Oleh: Ansel Atasoge
DUNIA internasional mengenang 1 Mei sebagai Hari Buruh. Nusa dan bangsa Indonesia mengenang 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adakah relasi gagasan substansial di antara keduanya?
Kedua tanggal ini pada hakikatnya memperjuangkan ‘pembebasan manusia’ dari segala bentuk penindasan dan pemiskinan makna. Jika 1 Mei lahir dari tragedi Haymarket 1886 sebagai simbol perjuangan hak pekerja atas keadilan sosial, upah layak, dan lingkungan kerja yang manusiawi, maka 2 Mei yang memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara justru menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk membebaskan pikiran dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakberdayaan.
Keduanya berbicara dalam satu nafas yang sama. Fokusnya, pengembalian martabat manusia yang utuh, sebagai subjek yang berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Bukan sebagai alat produksi maupun penerima pengetahuan yang pasif.
Filosofi Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam semboyan “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” sesungguhnya selaras dengan semangat solidaritas yang dikobarkan dalam peringatan May Day. Sama seperti gerakan buruh yang menuntut pengakuan hak-hak dasar melalui aksi kolektif, seorang pendidik hadir untuk memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberdayakan di belakang.
Pendidikan yang memerdekakan, sebagaimana dicanangkan Ki Hajar, menolak logika yang mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan status sosial atau kelas ekonomi. Ia justru menegaskan bahwa keadilan sosial mensyaratkan pengakuan terhadap nilai intrinsik setiap pribadi, baik sebagai pekerja yang berhak atas kesejahteraan maupun sebagai peserta didik yang berhak atas ruang belajar yang manusiawi.
Dalam kerangka ini, May Day dan Hardiknas menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Muaranya adalah upaya sistematis untuk melawan alienasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan ilmu pengetahuan benar-benar dirasakan oleh mereka yang secara langsung memproduksi nilai tersebut.
Keduanya tidak berhenti pada aksi peringatan historis. Kedua momen ini berfungsi sebagai ritus pengingatan yang merawat memori perjuangan agar tidak pupus ditelan waktu. Melalui etika ingatan, tragedi Haymarket dan kelahiran gerakan pendidikan nasional di Indonesia dikenang sebagai catatan masa lalu serentak pula dijadikan kompas moral untuk menghadapi tantangan masa kini. Apakah sistem ekonomi dan pendidikan kita saat ini masih membebaskan manusia, atau justru memperbudaknya dalam wujud yang lebih halus?
Pertanyaan reflektif ini mengajak kita menyelami nilai Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menjadi fondasi etika solidaritas di tanah air.
Kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan kolektif. Sebab, ketidakadilan terhadap pekerja di satu sektor atau ketimpangan akses pendidikan di daerah tertentu pada hakikatnya adalah tanggung jawab moral kita bersama.
Di titik perhentian itu, memaknai 1 Mei dan 2 Mei secara berurutan berarti menegaskan satu komitmen bersama. Bahwasanya, pembangunan bangsa tidak boleh mengorbankan martabat manusia, melainkan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi, ruang partisipasi, dan kesempatan yang setara.
Karena itu, peringatan di bulan Mei ini seharusnya tidak berhenti pada seremonial atau unjuk rasa semata. Ia mesti berlangkah lebih dalam dan jauh. Wujudnya mesti dirasakan secara nyata dengan tetap konsisten memperjuangkan dunia kerja yang adil dan sistem pendidikan yang transformatif. Guru, pekerja, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat adalah subjek yang saling terkait dalam ekosistem kebangsaan.
Ketika kita menghormati jerih payah buruh dengan menjamin hak-hak ketenagakerjaannya, dan ketika kita menghargai peran pendidik dengan menjamin kualitas serta pemerataan akses belajar, sesungguhnya kita sedang merawat jiwa bangsa yang merdeka.
Mari menjadikan Mei sebagai ruang refleksi dan aksi bersama untuk terus memperjuangkan keadilan sosial, memuliakan kerja, dan memerdekakan pendidikan. Untuk apa? Demi Indonesia yang benar-benar menjadi rumah yang bermartabat bagi seluruh rakyatnya. *
