Oleh: Florentina Ina Wai
DUNIA digital baru-baru ini menunjukkan dua gambar yang sangat berbeda. Kedua gambar ini membuat kita berpikir keras tentang sikap pemimpin.
Di satu sisi, ada Kimi Onoda, Menteri Keamanan Ekonomi Jepang. Pada Maret 2026, kamera merekamnya berlari kencang menuju ruang rapat. Napasnya tersengal. Ia terlambat lima menit. Bagi Onoda, keterlambatan ini adalah kesalahan besar. Ia meminta maaf secara terbuka di depan masyarakat.
Di sisi lain, lihatlah gedung dewan di negeri kita. Fakta pahit ini nyata adanya. Pada Juli 2023, seorang anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap kamera sedang bermain gim judi slot saat rapat berlangsung.
Ia mengaku bermain Candy Crush. Namun, layar tabletnya menunjukkan situs judi. Ini bukti kurang hormatnya mereka terhadap waktu rakyat. Ia akhirnya dipecat oleh partainya.
Masalah etika ini tidak berhenti di situ. Kita sering melihat anggota dewan tidur saat rapat penting. Pernah terjadi saat pembahasan undang-undang penting beberapa tahun lalu.
Mereka hadir secara fisik, tapi tidak bekerja. Ini pemborosan uang negara. Rakyat membayar mereka untuk berpikir dan bersuara, bukan untuk tidur di ruang sidang.
Lebih parah lagi, ada anggota DPR yang menonton konten tidak senonoh lewat ponsel saat rapat membahas vaksin COVID-19. Kejadian memalukan seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi sejak tahun 2011. Ini menunjukkan masalah moral yang berulang.
Mengapa bisa berbeda jauh? Pemimpin di Jepang merasa punya utang budi pada rakyat. Mereka takut mengganggu orang lain jika terlambat. Sebaliknya, di lingkungan kita, banyak pejabat merasa berhak. Jabatan dianggap hadiah politik. Mereka merasa bebas menggunakan waktu rapat untuk urusan pribadi.
Data dari kelompok masyarakat peduli parlemen (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia_Formappi) menunjukkan masalah ini serius.
Rapat sering tertunda karena anggota tidak hadir tepat waktu. Ini menunjukkan mereka kurang menghargai waktu bersama. Sayangnya, semakin tinggi jabatan, seolah semakin besar keringanan yang mereka dapatkan jika melanggar aturan.
Pemimpin adalah contoh bagi stafnya. Jika pemimpin malas, staf juga akan malas. Karena itu, aturan hukuman harus tegas. Tidak boleh pilih kasih. Standar hukuman harus sama seperti di perusahaan swasta.
Jika karyawan swasta bisa dipecat langsung karena judi atau menonton konten terlarang saat kerja, pejabat publik harus mendapat hukuman lebih berat. Mereka juga harus dilarang kembali menjadi pejabat politik.
Lari lima menit Kimi Onoda mengajarkan kita satu hal. Jujur dan disiplin itu berlaku untuk hal kecil dan besar. Tanggung jawab dimulai dari detik pertama rapat dimulai. Pemimpin sejati adalah mereka yang paling awal hadir dan paling menjaga harga diri.
Jika seorang pejabat tidak bisa memenuhi standar dasar ini, mereka kehilangan hak untuk memimpin urusan besar bangsa. Sudah saatnya kita berhenti memaklumi pengingkaran terhadap waktu dan tanggung jawab rakyat. *
Penulis adalah Staf Publikasi dan Jurnal Ilmiah Stipar Ende
