Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
DEMO besar-besaran di Jakarta pada akhir Agustus 2025 dan kerusuhan sosial di Nepal di awal September ini seakan jadi manifestasi dari sejumlah akar persoalan.
Kita bisa deretkan akar-akar itu. Satu di antaranya adalah ketidakpuasan rakyat terhadap gaya hidup para pejabat yang dianggap elitis, mewah, dan terpisah dari realitas sosial mayoritas warga.
Ketika rakyat hidup dalam keterbatasan sosial dan psikologis, sementara para pemimpin menikmati privilese yang tak terjangkau, maka jurang ketidakadilan itu menjadi bara yang siap menyulut api perlawanan.
Di Jakarta, demo 28 Agustus 2025 yang dimulai sebagai aksi buruh menuntut penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, berubah menjadi kerusuhan setelah mahasiswa bergabung memprotes wacana kenaikan tunjangan DPR.
Tragedi pun terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob. Insiden ini memicu gelombang kemarahan yang meluas ke berbagai titik di ibu kota.
Sementara itu, di Nepal, demonstrasi yang dipimpin oleh Generasi Z meledak setelah pemerintah memblokir 26 media sosial. Namun, protes itu segera berkembang menjadi penolakan terhadap korupsi dan gaya hidup mewah anak-anak pejabat.
Fenomena ini dikenal sebagai “Nepo Kids.” Akibatnya, Presiden dan Perdana Menteri Nepal mundur, dan militer mengambil alih pemerintahan sementara.
Jika kita menelisik sejarah dunia, catatannya tentang hal itu seakan menunjukkan pola serupa. Ketika elite politik, agama, dan ekonomi memisahkan diri dari pengalaman hidup rakyat, maka pemberontakan menjadi keniscayaan.
Napoleon muncul dari reruntuhan monarki Prancis yang tak lagi relevan bagi rakyat. Di Filipina, People Power menggulingkan Marcos. Di India, Gandhi menunjukkan bahwa perlawanan tanpa kekerasan bisa menumbangkan kolonialisme.
Saat ini, kita seakan menyaksikan versi baru dari perlawanan rakyat terhadap ketimpangan kekuasaan. Perlawanan itu tidak lagi berbentuk revolusi bersenjata atau kudeta militer, melainkan muncul dalam bentuk solidaritas digital, orasi jalanan, dan keberanian moral yang melintasi batas geografis dan generasi.
Media sosial menjadi ruang baru bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan, membongkar privilese pejabat, dan membangun kesadaran kolektif.
Di Nepal, Generasi Z memanfaatkan platform digital untuk mengorganisir demonstrasi yang menuntut transparansi dan keadilan.
Sementara di Jakarta, mahasiswa dan buruh bersatu dalam aksi jalanan yang menolak kebijakan ekonomi yang dianggap menindas. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi pasif, melainkan aktif membentuk narasi politik mereka sendiri.
Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan sekadar prosedur elektoral lima tahunan, melainkan ruang hidup yang harus menjamin keadilan sosial, kesetaraan hak, dan partisipasi bermakna.
Ketika rakyat merasa bahwa suara mereka hanya dibutuhkan saat pemilu, tetapi diabaikan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, maka demokrasi kehilangan rohnya.
Perlawanan yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat ini adalah bentuk koreksi terhadap sistem yang gagal merangkul aspirasi rakyat.
Mereka menuntut agar demokrasi tidak menjadi topeng bagi aristokrasi modern, melainkan menjadi wadah di mana setiap warga negara memiliki tempat, suara, dan martabat yang diakui.
Dalam konteks ini, keberanian moral menjadi senjata utama rakyat untuk merebut kembali ruang publik yang telah lama dikuasai oleh segelintir elit.
Jika demokrasi hanya menjadi ‘kosmetik’ yang menutupi sistem aristokratis, maka rakyat akan menemukan jalan lain untuk menentukan arah hidup mereka.
Demokrasi yang palsu yang hanya memberi suara tanpa daya dan partisipasi tanpa pengaruh akan menjadi antitesis dari cita-cita kebebasan dan keadilan. Kemarahan rakyat bukanlah ancaman bagi negara, melainkan alarm bagi sistem yang gagal mendengar.
Ketika suara rakyat diabaikan, sejarah menunjukkan bahwa mereka akan berbicara dengan cara yang lebih lantang.
Karena itu mungkin tepat bila dikatakan bahwa tugas para pemimpin bukan hanya mengelola kekuasaan, tetapi merawat kepercayaan. Dan, boleh ditambahkan sebagai penegasan bahwa dalam demokrasi yang sejati, rakyat bukan objek kebijakan, melainkan subjek sejarah.*
Penulis adalah Staf Pengajar Stipar Ende
