MAUMERE, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten Sikka memberikan jawaban terhadap pertanyaan fraksi-fraksi DPRD Sikka yang disampaikan dalam rapat paripurna terkait Pidato Pengantar Bupati Sikka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Akhir Tahun 2025.
Dalam sidang paripurna DPRD Sikka pemerintah memberikan jawaban terkait pertanyaan fraksi tentang Program Makan Bergizi Gratis, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Pembanguan Septic Tank dan lahan HGU Nangahale.
Fraksi di DPRD Sikka menyoroti program MBG yang hingga saat ini,sudah setahun lebih berjalan tetapi masih belum dinikmati secara merata oleh seluruh siswa-siswi di berbagai sekolah.
“Di Kabupaten Sikka terdapat 103 SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka walaupun belum dapat menjangkau seluruh peserta didik di Kabupaten Sikka,” jelas Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, Jumat (13/3/2026).
Juventus mengatakan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan para mitra pelaksana, guna mendorong percepatan pembangunan SPPG yang masih dalam proses.
Dengan begitu kata dia, cakupan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka dapat terus ditingkatkan secara bertahap.
“Terkait sorotan fraksi terhadap pelayanan dapur SPPG di Kecamatan Nita,pemerintah telah berkoordinasi dengan pengelola dapur sehingga pelayanan makanan kepada penerima manfaat dapat kembali berjalan normal,” ucapnya.
Pemerintah melalui Bupati Sikka juga menjawab pertanyaan fraksi terkait pengerjaan septic tank di Desa Teka Iku yang sampai sekarang belum selesai dikerjakan.
Juventus memaparkan pekerjaan sanitasi yang besumber dari Dama Aickasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 tersebut dilaksanakan secara swakelola dan terdapat di 9 desa.
Sembilan desa di Kabupaten Sikka yang mendapat program ini yakni Desa lantena, Teka iku, Gera, Wolomapa, Umagera, Ribang, Hoder, Wailamung dan Desa Parabubu yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
“Rata-rata pencapaian fisik pengerjaannya 70 persen dan telah dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2026 ini,” terangnya.
Bupati Sikka juga menjawab pertanyaan fraksi terkait sudah sejauh mana proses penyelesaian masalah tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale.
Juventus menjelaskan. terkait Surat Menteri ATR/BPN Nomor B/LR.03.01/48/1/2026 tentang Penguatan Reforma Agraria, pemerintah telah berkoordinasi dengan ATR/BPN Kabupaten Sikka melalui rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tanggal 25 Februari 2026.
Setelah rapat kata dia, dilanjutkam dengan kegiatan sosialisasi penguatan reforma agraria bersama masyarakat dari 5 desa di 3 kecamatan.
“Sosialisasi dilaksanakan bagi warga Desa Runut Kecamatan Waigete, Desa Likonggete dan Desa Nangahale Kecamatan Talibura serta Desa Tuabao dan Desa Natarmage Kecamatan Waiblama yang dilaksanakan pada tanggal bulan Maret 2026 di Hitohalok, Desa Runut,” sebutnya.
Fraksi di DPRD Sikka juga mempertanyakan realisasi belanja modal yang relatif rendah sebagai indikasi bahwa program pembangunan fisik dan infrastruktur belum berjalan secara optimal.
Sementara itu.di sisi lain, belanja tidak terduga yang sangat minim juga menunjukkan bahwa perencanaan fiskal daerah belum sepenuhnya responsif terhadap potensi kondisi darurat, termasuk bencana.
“Pengalokasian anggaran yang didistribusikan ke masing-masing objek belanja disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
