LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pemerintah Pusat (Pempus) didesak supaya alokasi pupuk subsidi Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sesuai kebutuhan ril petani.
Disinyalir, alokasi pupuk bersubsidi untuk Mabar Tahun 2025 jauh dari cukup, sekitar 14 ribu ton, idealnya 30 ribu ton/tahun.
Wakil Ketua II DPRD Mabar NTT, Sewargading S.J Putera, mengatakan itu menanggapi media ini di Labuan Bajo belum lama berselang.
Sebelumnya kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Laurensius Halu, menanggapi wartawan di Labuan Bajo, mengatakan, sebetulnya kebutuhan pupuk bersubsidi di Mabar 25 ribu ton hingga 30 ribu ton/tahun.
Namun pada 2025 khususnya, alokasi pupuk subsidi untuk Mabar sebanyak 14.500 ton. Pupuk dimaksud terdiri dari Urea dan NPK. HET Urea Rp. 1.800/kilogram, HET NPK Rp.1.840/kg. Anggaran untuk pupuk bersubsidi bersumber dari APBN, bukan APBD.
Harga tersebut hanya sampai di lini 4/pintu kios pengecer. Ongkos angkut selanjutnya, agar pupuk sampai di tangan petani, tergantung hasil kesepakatan pemilik mobil dan petani. Di Mabar ada 23 pengecer, dan dua distributor. Jumlah petani sekitar 50 ribu.
Pupuk bersubsidi belasan ribu ton itu (2025) hanya untuk jata sawah. Di Mabar ada 16.875,2 hektare sawah, terluas di Kecamatan Lembor, menyusul Kecamatan Boleng, Komodo dan lain-lain.
Sedangkan pupuk untuk jata tanaman hortikultura dan perkebunan di Mabar belum ada. Para petani hortikultura dan perkebunan selama ini gunakan pupuk non subsidi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar upayakan hortikultura dan perkebunan dapat pupuk subsidi, kata Kadis Halu.
Menurut Gading, terkait pupuk bersubsidi merupakan kebijakan Pempus. Kebijakan soal alokasi, kuota, slotnya diatur secara nasional.
Di tengah semangatnya Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara/bangsa berswasembada pangan, diturunkan dalam beberapa bentuk program, seperti pembukaan lahan pertanian baru di mana-mana, idealnya penanganan pupuk harus komprehensif.
“Semestinya yang tidak kalah penting soal alokasi pupuk. Persoalan pupuk dari dulu,” kata Gading, sapaan akrab Sewargading S. J.Putera.
Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, kata Gading, semestinya sudah mendapatkan rumusan solusi kongkret tentang pupuk. Karena itu, demikian Gading, dia mendesak Pempus untuk mengalokasikan pupuk sesuai kebutuhan real petani di Mabar khususnya.
Cita-cita untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri pangan, seharusnya urusan-urusan mendasar, salah satunya mesti melekat pada urusan pupuk. Itu wajib dialokasikan, protapnya sesuai kebutuhan real.
“Apa gunanya kita berteriak soal cita-cita swasembada tadi kalau tidak diimbangi pemenuhan kebutuhan pupuk. Itu hal mendasar,” ujar Gading.
“Itu sama saja ketika kita punya semangat untuk membebaskan Indonesia dari stunting, membebaskan Indonesia dari persoalan kekurangan gizi, juga program kongkrit dari Pempus terkait MBG (Makan Bergizi Gratis),” sambungnya lagi.
Demikian pun dengan cita-cita menjadikan bangsa ini bangsa yang mandiri soal pangan. Seharusnya urusan-urusan mendasar ini melekat pada urusan pupuk wajib dialokasikan protapnya sesuai dengan kebutuhan ril.
Kalau seandainya pupuk tidak dialokasi sesuai kebutuhan ril, secara langsung kita lagi mendorong masyarakat untuk berurusan dengan para penjual pupuk yang harganya sangat tidak terjangkau oleh para petani, dan dipastikan ketika petani memaksakan diri untuk menggunakan pupuk non subsidi, dipastikan mereka akan merugi.
“Jadi kita sangat mendorong, mendesak Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan pupuk sesuai dengan kebutuhan ril di Manggarai Barat. Penuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhan ril. Entah untuk padi sawah, ladang, jagung, sayur atau hortikultura, untuk perkebunan dan lain-lain,” ujar Gading. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
