Oleh: Yakobus Gunardi Waret
Mencari keadilan di tengah keputusan pemerintah yang tak kunjung adil
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah, metafora “papan tulis dan piring nasi” menjadi simbol yang tajam dan kejam untuk menggambarkan dilema prioritas alokasi anggaran negara oleh pemerintah pusat.
Pemerintah anggarkan dana yang sanggat besar untuk meningkatkan gizi dari anak-anak balita sampai dengan anak SMA. Tentu hal ini kita menilai bahwasanya pemerintah lebih memperhatikan kualitas badan dan berat badan dari anak-anak ketimbang meningkatkan kualitas intelektual dari anak-anak itu sendiri.
“Papan tulis” yang saya maksud memwakili guru-guru swasta, yang puluhan tahun dan bahkan ada yang sudah memasuki usia pensiun yang berjuang di garis depan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang jauh dari sentuhan keadilan dari kebijakan pemerintah sampai saat ini.
Program-program peningkatan kesejahteraan guru yang dibuat oleh pemerintah sampai saat ini hanya melahirkan atau mengulangi sejarah lama dari pemerintah sebelumnya yaitu hanya diperuntukan guru-guru yang mengabdi di sekolah negeri.
Aturan yang mengizinkan guru Aparatur Sipil Negara bisa ditempatkan di sekolah swasta hanya memberi ruang bagi guru-guru ASN yang sudah lulus tes sebelumnya bukan untuk pengangkatan ASN untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta.
Permendikdasmen (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) Nomor 1 tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat adalah aturan yang mengizinkan guru ASN (baik PNS maupun PPPK) untuk mengajar di sekolah swasta.
Guru yang diredistribusi tetap menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah, sementara sekolah swasta bertanggung jawab atas fasilitas pengajaran.
Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Dengan adanya Kebijakan ini, apakah membawa angin segar ataukah membawa kabar buruk bagi keberadaan guru swasta di Indonesia?
Sementara “Piring Nasi” melambangkan atau menggambarkan program nutrisi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sayangnya, realita menunjukkan ketimpangan yang mencolok: anggaran untuk nutrisi anak digelembungkan hingga triliunan rupiah, sementara nasib guru swasta tetap terpuruk dalam kemiskinan struktural.
Persoalan pengunaan dana besar bagi Makan Bergizi Gratis, bukan hanya soal alokasi dana tetapi kegagalan visi jangka panjang pemerintah yang lebih memilih ”memberi makan” dari pada “mendidik” generasi mendatang, pada hal keduanya seharusnya saling melengkapi bukan saling memangsa.
Guru Swasta dan Harapan Tak Kunjung Terealisasi
Di penghujung tahun 2025 harapan atas tuntutan dari guru swasta terhadap pemerinta untuk hilangkan diskriminasi dalam hal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan harapan membuka formasi khusus guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta rupanya masih suram dan tidak ada harapan. Upaya yang dilakukan oleh guru swasta baik melalui demonstrasi maupun melalui dialog terbuka dengan instansi pemerintah dan DPR hanyalah perjuangan yang sia-sia.
Mari kita melihat dari realita nasib guru-guru swasta. Di Indonesia, ribuan guru swasta yang bekerja dengan gaji yang sering kali di bawah upah minimum regional ( UMR) bahkan kurang dari 1 juta per bulan. Dengan gaji ini mereka tidak hanya memikirkan mengajar tetapi juga menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka baik yang masih Paud sampai perguruan tinggi.
Ironisnya, saat angaran melimpah yang dibuat oleh pemerintah untuk program-program populis, kesejahteraan guru-guru swasta sering terlupakan. Misalnya, tuntutan kesejahteraan guru secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan sekitar Rp178,7 triliun, tetapi pemerintah lebih sibuk mengalokasikan anggaran untuk sekror lain. Terlebih pada program Makan Bergizi Gratis yang mengelontorkan dana yang sangat besar.
Ini bukan sekadar persoalan angka; ini tentang manusia yang tugasnya mencerdaskan anak-anak dan membentuk masa depan bangsa, tetapi justru hidup dalam ketidakpastian kebijakan pemerintah dan ketidakpastian finansial.
Guru-guru swasta sering kali harus mencari pekerjaan sampingan, sebagai tukang ojek, jual makanan dan berbagai pekerjaan lainya hal ini mereka lakukan hanya untuk bertahan hidup diatas tututan ekonomi dan biaya pendidikan yang tinggi. Bagaimana kita mengharapkan kualitas pendidikan tinggi jika para pendidiknya sendiri kelaparan secara metaforis.
Bangun 7.000 Sekolah, Ancaman Atau Peluang Bagi Sekolah Swasta?
Di tengan gempuran gerakan dan tuntutan dari guru-guru sekolah swasta tentang hilangkan diskriminasi terhadap mereka. Muncul wacana baru dari pemerintah yaitu program pembangunan 7.000 sekolah terintegrasi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu agenda utama dalam upaya memajukan pendidikan nasional.
Konsep ini melibatkan pembangunan sekolah dari tingkat SD sampai SMA dalam satu kawasan yang wacananya lengkap dengan fasilitas modern seperti negara maju, termasuk asrama untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Sekolah-sekolah ini akan dibangun pada 2026. Di tengah antusiasme ini, muncul pertanyaan: apakah inisiatif ini justru menjadi ancaman atau peluang bagi keberadaan sekolah swasta di indonesia?
Bisa kita bayangkan sekolah yang dibangun oleh pemerintah sanggat banyak jumlahnya , program ini bisa dianggap sebagai ancaman potensial bagi sekolah swasta.
Dimana sekolah terintegrasi negeri yang gratis dan dilengkapi fasilitas canggih seperti laboratorium modern, akses internet cepat dan program asrama tentu akan berpotensi menarik siswa dari keluarga yang sebelumnya memilih sekolah swasta murah-meriah.
Jika pemerintah berhasil membangun ribuan sekolah baru di setiap kecamatan, kompetisi akan semakin ketat, sekolah swasta mungkin mengalami penurunan jumlah siswa, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan oprasional, pemotongan guru, atau bahkan penutupan.
Namun di sisi lain, program ini belum tentu menjadi sebuah ancaman dan justru bisa menjadi peluang bagi sekolah-sekolah swasta untuk terus berinovasi dan mempertahankan kualitas sistem pendidikan agar sekolah swasta masih menjadi daya tarik dari masyarakat agar selalu menitipkan anak-anak mereka di sekolah swasta.
Kehadiran dari Sekoalah terintegrasi ini menjadi ancaman bagi sekolah swasta tergantug pada implementasinya. Jika pemerintah berhasil menjaga kualitas dan aksesibilitas tanpa mengganggu ekosistem swasta, ini bisa menjadi langkah maju bagi pendidikan di indonesia.
Namun, tanpa regulasi yang adil seperti subsidi bagi swasta kecil atau kebijakan zonasi yang seimbang risiko penurunan keberadaan sekolah swasta tetap ada.
Saya berharap pemerintah perlu melibatkan stakeholder swasta dalam perencanaan agar inisiatif ini tidak hanya memajukan pendidikan dalam negeri, tetapi juga menjaga keberagaman pilihan pendidikan bagi masyarakat.
Pemerintah Membuka Formasi PPPK bagi Pengurus Badan Gizi Nasional
Keputusan pemerintah membuka formasi PPPK bagi pengurus BGN adalah satu isu yang sangat kejam bagi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dimana mereka selama ini menunggu keputusan presiden atas tuntutan mereka yang muncul hanya keputusan pengangkatan di bidang BGN.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi membuka rekrutmen pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sumberdaya manusia di bidang gizi dan pemenuhan kebutuhan nasional.
Di tengah banyak kasus keracunan dan dapur tidak sehat dalam program MBG pemerintah malah membuka kesempatan bagi pengurus BGN menjadi PPPK. Sementara sekolah sewasta dengan banyak prestasi malah tidak membuka ruang untuk mengikuti seleksi PPPK.
Saya melihat keputusan pemerintah salah prioritas. Nutrisi penting, tapi tanpa guru yang sejahtera, program MBG hanyalah pemborosan politik. MBG sendiri disebut sebagai “pertaruhan politik” presiden Prabowo, yang lebih fokus pada citra jangka pendek dari pada reformasi struktural. Bayangkan jika sebagian dana itu dialihkan ke kesejahteraan guru swasta pasti akan menigkatkan motivasi mengajar.
Pada akhirnya, kritikan ini bukan anti-nutrisi; justru kami dukung pemerintah tapi yang diutamakan oleh pemerintah adalah kesejahteraan guru dulu baru ke peningkatan nutrisi anak.
Saat ini, ketimpangan ini mencerminkan kegagalan: negara lebih suka “memberi ikan” dari pada “mengajari memancing”. Antara papan tulis dan piring nasi, pilihannya bukan hitam-putih. Tetapi realita menunjukan bahwa mengabaikan nasib guru swasta demi tambahan anggaran BGN adalah resep kegagalan jangka panjang.
Pemerintah harus segera merevisi prioritas.: kesejahteraan guru dulu, nutrisi akan mengikuti. Jika tidak, kita hanya akan punya anak-anak yang kenyang tapi guru-gururnya kelaparan dan miskin.*
Penulis Adalah: Staf Pengajar di SMAS St. Gregorius Reo-Manggarai
