KEFAMENANU, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berencana membangun bandara perintis sendiri menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengelola bandara (bandar udara) tersebut.
Pemerintah Kabupaten TTU juga setelah bandara selesai akan membeli pesawat dan mengoperasikannya sehingga Pemda TTU bisa memiliki pesawat sendiri meskipun pesawat bertipe kecil
“Ini yang menarik, kita bandara ini memang awalnya begitu kita ajukan, sedikit bertabrakan dengan aturan di Kementerian Perhubungan,” sebut Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yosep Falentinus Dellasale Kebo saat ditemui di Maumere, Rabu (11/2/2026).
Falent sapaan karibnya menjelaskan, salah satu syaratnya adalah bandara baru itu tidak boleh lebih dekat dari bandara yang ada sekarang dimana jaraknya minimal 3 jam dari bandara yang sudah ada.
Sedangkan jarak ke bandara di Atambua Kabupaten Belu cuma 1,5 jam perjalanan sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan bandara baru lagi.
Dirinya katakan, karena program Asta Cita Presiden Prabowo ini adalah salah satunya ketahanan pangan kemudian di TTU ada beberapa proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) juga sehingga akhirnya mendapat ijin.
“Akhirnya kita boleh membangun bandara tapi dengan status khusus. Nah, status khusus ini diperuntukkan untuk hal-hal yang menunjang ketahanan pangan,” terangnya.
Falent mengatakan, kekhususan lainnya itu, pesawat yang boleh turun hanya pesawat perintis, tidak boleh pesawat yang lebih besar dan salah satu kekhususnya adalah kabupaten TTU berbatasan dengan negara lain,Timor Leste.
Ini yang kemudian membuat Kabupaten TTU diberikan kewenangan dan dipersilahkan ke depan bandara ini bisa dibesarkan.
Dengan begitu, apabila ada hal yang menjadi insurgensi atau urgensi, maka bandara tersebut bisa digunakan untuk mendarat pesawat-pesawat besar seperti Hercules dan lain sebagainya.
“Bandara kita saat ini landasan pacunya sudah mendekati 1 kilometer, sudah 850 meter dan kita masih ada peluang bisa dipanjangkan sampai 2.200 meter seperti bandara El Tari Kupang,” ungkapnya.
Falent menyebutkan, Kabupaten TTU diuntungkan karena lahan bandaranya tersedia dan diuntungkan dengan aturan bahwa lahan tersebut tidak merupakan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian.
Kondisi ini yang juga menyebabkan Kabupaten TTU diperbolehkan untuk membangun bandara dan saat ini Pemda TTU sedang melakukan pembangunan.
Falent menyampaikan apabila persiapan sudah selesai, maka paling lama di awal bulan Maret 2026 atau Februai 2026 pesawat sudah bisa mendarat dari rencana awal di bulan Januari 2026.
Tadinya Pemda TTU merencanakan di bulan Januari 2026 bandara sudah bisa beroperasi hanya terkendala landasan belum siap sehingga harus dibereskan dulu.
“Kemudian kita buat laporan ke Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan izin air strip (landasan pacu). Ini ttinggal satu, foto kondisi bandara yang sudah kita siapkan kemudian akan terbit izin air strip,” terangnya.
Kementerian Perhubungan memberikan 2 pilihan apakah bandara perintis ini dikelola oleh pihak ketiga ataukah dikelola langsung oleh Pemda TTU.
Falent menegaskan, pihaknya memilih bandara dikelola sendiri oleh Pemda TTU sehingga bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia mengakui sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya sebab di Dinas Perhubungan TTU ada seksi perhubungan udara dan sedang mempersiapkan karyawan untuk operasional bandara.
Pensiunan TNI AD ini menambahkan, banyak pembangunan di TTU itu menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dan saat ini perubahan di TTU, pembangunannya menggunakan dana CSR perusahaan.
“Kebetulan karena kita tahun ini ada pembangunan dalam kota maka landasannya kita akan menggunakan anggaran pembangunan dalam kota itu,” terangnya.
Falent menjelaskan, Pemda TTU hanya melakukan pengaspalan landasan pacu sejauh 850 meter untuk pesawat mendarat menggunakan anggaran dari APBD tetapi untuk merapikannya saat awal menggunakan dana CSR.
Untuk pengaspalan bandara sepanjang 850 meter dan lebar 15 meter menghabiskan biaya Rp1,5 miliar sedangkan fasilitas lainnya belum dibangun karena berstatus bandara khusus.
“Fasilitas kita belum bangun karena dia bandara khusus. Tidak ada tuntutan untuk itu. Jadi kita bisa bangun secara bertahap.Jadi kalau kita nilai dari simulasi dia menguntungkan maka kita akan tingkatkan. Kita akan siapkan fasilitas ruang transitnya dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Alumni S2 University Of New South Wales Australia ini mengaku sudah menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang untuk membuat perencanaan.
Pihak kampus ITN Malang sudah lakukan pemaparan dan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan hanya Pemda TTU diminta membebaskan situasi daratnya di lingkungan sekitar bandara.
Falent menjelaskan, dalam radius satu kilometer dari bandara kalau bisa tidak boleh ada pemukiman untuk kedepannya karena bandara ini ini akan diperbesar.
“Kita juga harus merubah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kementerian ATR/BPN terkait dengan ruang sehingga tidak ada bangunan tinggi di sekitar lingkungan bandara,” paparnya.
Falent mengakui Pemda TTU sudah membuat RDTR dan sedang diusulkan ke Kementrian ATR/BPN sebab awalnya pihaknya mengusulkan di lokasi tersebut dibangun stadion sepakbola.
Setelah pembangunan stadion tidak jadi dan wilayah tersebut masuknya pemukiman dan dirubah untuk pembangunan bandara sehingga dieprlukan perubahan RDTR.
Lelaki 49 tahun ini menegaskan kenapa penting dibangun bandara di TTU karena terkendala konektivitas, banyak sekali kesulitan yang dirasakan bila ketiadaan bandara.
“Kabupaten TTU merupakan kabupaten perbatasan dan di Kabupaten Atambua pesawatnya seminggu hanya 3 kali mendarat. Apabila bandara di kita pesawat tiap hari mendarat maka orang akan datang ke TTU karena konektivitasnya lebih bagus,” ucapnya.
Falent mengakui adanya bandara juga mempermudah investor untuk masuk ke TTU sebab berdasarkan pengalaman pribadinya investor mendarat di Bandara El Tari Kupang rata-rata bertanya kalau ke Atambua berapa lama.
Dengan perjalanan darat hampir 4 jam dan tidak ada penerbangan ke TTU membuat banyak investor yang meminta agar kalau bisa Bupati TTU yang ke Kupang untuk bertemu dengan para investor.
Falent menyebutkan, hadirnya bandara membuat konektivitas antara masyarakat maupun daerah perbatasan termasuk dari negara Timor Leste ke Kupang bisa lebih mudah.
“Kita rencana beli sendiri pesawat. Pemda TTU punya pesawat sendiri. Jadi disitu nanti ada logo Pemda terus pesawat milik Pemda TTU. Pesawatnya tipe N 219 produksi PT.Dirgantara Indonesia,” terangnya.
Falent menegaskan, pihaknya sudah melakukan survey ke PT.DI untuk melihat pesawatnya dan melihat kemampuan anggaran daerah sebab bila belum mampu membeli tipe tersebut maka akan membeli tipe caravan.
Ia mengatakan,untuk pesawat tie caravan harga per unitnya sekitar Rp20 miliar dan Pemda TTU mampu mengalokasikan anggaran untuk membeli dan mengoperasikannya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
