LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) NTT meminta Pemerintah Pusat (Pempus) mengembaliksn secara total otonomi daerah yang sejauh ini sepertinya telah “dikebiri”, semua sudah di pusat hingga pengawasan.
Demikian Wakil Ketua Dua DPRD Mabar, Sewargading S. J. Putera ketika berbincang dengan FloresPos. Net belum lama ini di Labuan Bajo, terkait kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) tentang efisiensi anggaran.
Bersama Sewargading, juga ada sejumlah wakil rakyat Mabar yang lain, di antaranya Benediktus Nurdin (Ketua DPRD Mabar), Ketua Fraksi Nasdem Martinus Mitar, dan Ketua Fraksi PKB Fransiskus Karsianus Kun,
Gading, sapaan Sewargading S. J. Putera, mengatakan itu bermula dari pendapat Ketua DPRD Mabar, Benediktus Nurdin.
Menurut Nurdin yang disapa Beni, kelihatannya, pada gilirannya nanti, mulai tahun 2006, Pemda (Pemerintah Daerah) hanya mengawasi program pemerintah pusat, seperti MBG (Makanan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain.
Kalaupun nanti ada program fisik, lanjutnya, mungkin itu hanya bersifat usulan. Pemda mengusulkan ke Pemerintah Pusat (Pempus) Semua program itu terpusat. Terpusat di pemerintah pusat.
Begisalnya begini, lanjut Beni, ada usul pembangunan irigasi, pembangunan jalan, itu nanti yang menentukan Pempus, usul dari Pemda, termasuk proses pelasanannya dari pusat melalu Balai.
Martinus Mitar, disapa Marten, menegaskan, terkait efisiensi anggaran 2026, yang terbaik nolkan infrastruktur.
Anggaran 2026 untuk Mabar khususnya, demikian Marten, hanya untuk gaji. DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat cuma buat gaji. Karena itu nolkan infrastruktur.
“Makmur dulu kita. Itu ada kebijakan nasional. Demonya (demonstrasi) bukan ke kita. Nanti demonya ke pusat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat,”ujar Marten.
“Kita mesti berpikir politisi juga. Kita jangan prematur dengan cara berpikir. Karena ini lembaga politik. Ya cara berpikirnya politisisi. Nolkan saja infrastruktur 2026,” komentar Marten lagi.
Sehubungan dengan semua ini, masih Marten, semestinya pemerintah naikan gaji ASN, entah PNS maupun P3K.
Di Mabar khususnya, ASN merupakan konsumen utama barang dagangan masyarakat. Pembeli terbanyak hasil petani di pasar di Mabar.
“ASN yang banyak beli sayur, buah dan lain-lain dari petani di Labuan Bajo dan sekitarnya. Mereka beli di pasar, di pinggir jalan. Karena itu tingkatkan kesejahteraan ASN, naikan gaji mereka,” kata Marten. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Anton Harus
