MAUMERE, FLORESPOS.net-Memasuki hari ke enam pasca bencana gempa tektonik yang menghantam Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sejumlah wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sikka dilaporkan belum menerima bantuan dari pemerintah.
Hal tersebut berdasarkan aduan dari korban gempa Flores melalui Call Center Aliansi Wartawan Sikka (AWAS).
“Banyak laporan dari warga yang melakukan evakuasi mandiri dan membangun posko pengungsi mandiri di desa-desa dan kelurahan yang terkena dampak,” kata Mario WP. Sina, ketua AWAS kepada TajukNTT, Kamis (20/8/2026).
“Banyak pengungsi mandiri hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah,” ungkap Mario.
Dirinya menyebutkan, sejauh ini pendistribusian bantuan lebih difokuskan kepada para pengungsi yang berada lokasi evakuasi terpusat di Gelora Samador.
Menurutnya, dari aduan masyarakat beberapa wilayah seperti tujuh wilayah desa di Kecamatan Nita belum tersentuh bantuan seperti Desa Tada Lado, Kara Kabu, Mahe Bora, Nirangkliung, Nangablo, Desa Riit.
“Sejak gempa hari pertama sampai hari ke enam belum ada bantuan baik dari pemerintah BPBD maupun relawan lainnya,” begitu isi pesan yang diterima AWAS.
“Bupati, banyak bantuan berton-ton itu kasih dengan kami pengungsi mandiri ini,” ujar warga Karmel, kelurahan Madawat, Kecamatan Alok.
“Kami di sini tidur di teras, kadang di ruang tamu takut gempa susulan. RT sudah melapor ke Lurah, tetapi mereka bilang yang dapat bantuan kecuali yang tidur mengungsi di Gelora Samador,” kata warga RT 02, RW 02 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok.
Selain itu, daerah seperti Nangahale misalnya, “pejabat hanya datang lihat kami, tetapi setelah itu tidak bantu apa-apa,” ujar salah satu warga Nangahale yang mengungsi ke hutan ketika terjadi gempa.
Mario mengatakan bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores tetapi mengingat warga terdampak juga tersebar di 21 kecamatan lain yang harus juga menjadi prioritas.
Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Sikka mengklaim telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.
“Hingga Rabu 19 Agustus penyaluran bantuan terus dilakukan ke 21 kecamatan yang berada di daratan maupun kepulauan,” klaim Julianus Selsius, Kepala Bidang Kominfo Kabupaten Sikka melalui pesan WhatsApp Media Center Posko BPBD.
“Bantuan berdatangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, partai politik, swasta, perbankan, LSM dan dunia usaha lain,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (BNPB) Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto menegaskan “satgas tidak boleh lupakan pengungsi mandiri.”
“Jangan hanya pengungsi yang terpusat yang diperhatikan, banyak juga (pengungsi) yang mandiri. Mereka jangan dilupakan,” ujar Suharyanto.
“Jangan yang pusatnya bagus, logistiknya bagus, fasilitasnya bagus, dapur umumnya bagus, fasilitas umumnya bagus, logistiknya bagus, Kemensosnya masuk disitu BNPB mati-matian di situ, yang sendiri-sendiri jauh itu tidak diperhatikan. ‘Tidak adil.’ Tidak boleh memaksa. Masyarakat mau tinggal di rumahnya jangan dilupakan,” katanya.
Mario menegaskan, sesuai arahan dari Kepala BNPB demi keadilan dan untuk mengantisipasi munculnya kecemburuan dari masyarakat di wilayah-wilayah terdampak bencana.
Saat berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Sikka, Kepala BNPB menegaskan agar negara harus hadir saat rakyat membutuhkan dan jangan ada satu orang pun tidak mendapat bantuan.
“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegasnya.
Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) telah membuka call center dan setiap warga Kabupaten Sikka yang terkena dampak bencana Gempa Flores bisa menghubungi nomor-nomor telepon genggam awak media di Kabupaten Sikka.
Pembukaan call center, kata Mario, berawal dari kekhawatiran AWAS atas bantuan yang tidak merata terhadap warga terdampak di Sikka.
“Pembukaan call center bersebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Ia menyebut pembukaan call center dilakukan guna memastikan distribusi logistic bantuan cepat dan tepat sasaran agar jangan ada lagi warga negara yang terlupakan. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
