Dalam antropologi pembangunan, teknologi membawa nilai, ideologi, dan relasi kuasa tertentu, yang bisa menjadi instrumen dominasi (Schumacher, 1973). Dengan demikian, kritik terhadap pendekatan teknokratis tidaklah anti-pembangunan, melainkan pengingat bahwa solusi teknis harus berpijak pada keadilan sosial.
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, proposal ALTER BKGF tentang demokrasi energi, di mana komunitas berdaulat dalam menentukan dan mengelola sumber energi yang sesuai, merupakan bentuk pembelaan terhadap ‘ekonomi solidaritas’ yang berbasis kebutuhan dan kapasitas lokal (Laville, 2010). Penolakan terhadap PLTP bukan hanya soal efisiensi atau risiko teknis, tetapi soal siapa yang berhak menentukan arah pembangunan dan masa depan ruang hidup komunitas.
ALTER BKGF tidak sekadar menyusun laporan, tetapi melahirkan sebuah narasi tandingan yang menggugat logika dominan dalam diskursus energi berkelanjutan di Indonesia.
Ia menghadirkan suara-suara yang selama ini dianggap bisu oleh kebijakan publik: suara warga, komunitas adat, dan ruang hidup yang terancam oleh logika efisiensi dan investasi.
Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak cukup dimaknai sebagai soal teknis dan ramah lingkungan, tetapi sebagai proses etik-politik yang menyentuh harkat kemanusiaan dan keadilan ekologis: siapa yang didengar, siapa yang terlibat, dan siapa yang menentukan arah masa depan manusia dan lingkungan hidupnya.
Karena itulah, negara dan korporasi hendaknya berhenti memonopoli narasi, dan mulai menyimak suara yang selama ini dikecilkan. Demokrasi energi tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberagaman perspektif yang saling menguatkan. Ketika ruang dialog dibuka dan kekuasaan belajar untuk mendengar, maka pembangunan bisa melampaui batas-batas proyek dan menjadi upaya kolektif merawat kehidupan.
Dalam lanskap seperti ini, energi bukan hanya soal daya listrik, tetapi daya hidup yang menghidupi martabat dan lingkungan hidupnya, memulihkan hubungan, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan semesta.*
Penulis, adalah Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
