Di Flores, masyarakat adat memaknai ruang sebagai ‘the common’—ruang hidup bersama yang menautkan relasi spiritual, kekerabatan, dan budaya. Tanah bukan hanya sumber daya, tetapi nadi kehidupan yang menjalin sejarah leluhur dengan harapan generasi mendatang. Ketika ruang dipahami secara komunal, ia menjadi fondasi keberlanjutan, bukan sekadar objek dalam peta proyek.
Namun, intervensi proyek geotermal dengan dalih sertifikasi tanah demi kepentingan publik telah melahirkan proses ‘enclosure’ yang senyap namun menghujam: ruang yang semula kolektif dipisahkan dan dilegalisasi sebagai komoditas.
Harvey (2003) menyebut ini sebagai perampasan ruang oleh logika kapital dan negara. Dalam proses ini, keterikatan emosional dan spiritual masyarakat terhadap ruang terpinggirkan oleh kalkulasi ekonomi dan regulasi birokratis. Maka, persoalannya bukan hanya soal pembangunan, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup dan dengan cara apa.
Dalam kacamata sosiologi politik, penyingkiran suara warga terdampak bukanlah hal sepele, melainkan cerminan dari praktik anti-politik yang menyingkirkan dinamika kekuasaan dari ruang publik.
Ferguson (1994) menyoroti bagaimana proyek pembangunan kerap mereduksi konflik menjadi persoalan teknis, seolah-olah penolakan warga hanyalah hambatan yang harus disingkirkan demi efisiensi.
ALTER BKGF mencatat bahwa laporan Tim Satgas tidak memberi ruang bagi ekspresi politik warga, melainkan menyederhanakannya sebagai ketidaktahuan. Dalam narasi ini, penolakan bukan dianggap sebagai bagian dari demokrasi, tapi sebagai gangguan terhadap agenda pembangunan.
Scott (1985) dalam ‘Weapons of the Weak’ mengingatkan bahwa resistensi lokal sering muncul dalam bentuk-bentuk yang halus—gestur, diam, atau penolakan kecil—yang justru menunjukkan adanya kesadaran politik.
Namun sayangnya, bentuk perlawanan ini kerap dianggap menyimpang, bukan sebagai partisipasi politik yang sah. Ketika ekspresi warga direduksi, pembangunan berubah menjadi monolog kekuasaan yang menafikan keragaman perspektif.
Dalam konteks ini, tugas kita bukan hanya mengkritisi proyek, tapi juga memperjuangkan ruang di mana politik warga dapat tumbuh dan diakui secara adil.
Teknologisasi konflik juga muncul dalam laporan tersebut. Pendewaan pada teknologi canggih sebagai solusi tunggal mengabaikan kenyataan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat setempat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
