MAUMERE, FLORESPOS.net-Beberapa hari terakhir terjadi dinamika perdebatan publik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait persoalan penutupan restoran, rumah makan, warung dan usaha kuliner.
Polemik dan perdebatan ini terkait adanya Surat Bupati Sikka Nomor: Bapenda.970/411/VII/2025 Tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2025.
“Surat yang ditandatangani oleh Bupati Sikka sangat mengganggu harmonisasi kehidupan sosial masyarakat Sikka,” sebut Ifan Baba Hendriques, Koordinator Forum Warung Makan Maumere Bersatu (FWMMB) di Gedung DPRD Sikka, Kamis (17/7/2025).
Ifan mengatakan,bentuk penolakan warga Sikka atas pelaksanaan isi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah tidak mau membayar lebih untuk Pajak Barang Atau Jasa Tertentu untuk Restoran, Rumah Makan Dan Warung Sebesar 10 persen.
Dirinya menambahkan, warga tidak mau membayar retribusi kepada pelaku usaha restoran, rumah makan dan warung namun hanya membayar harga menu yang dikonsumsi.
Menurutnya, kondisi dilematis yang dialami oleh pelaku usaha saat ini adalah Perda tersebut tidak memberi arah yang jelas mengikat konsumen dengan sanksi jika tidak mau membayar pajak 10 persen.
“Disisi lain perda juga tidak memberi ruang perlindungan kepada pelaku usaha untuk memungut pajak 10 persen. Kondisi ini pun sudah berlangsung lama,” ungkapnya.
Ifan melanjutkan, disisi lain pihak Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menutup mata pada kondisi dan keluhan pelaku usaha serta diduga melakukan tindakan-tindakan bersifat represi berupa tekanan dan ancaman.
Ia menyebutkan, apabila tidak membayar sesuai standar pembayaran pajak yang telah ditetapkan Pemda Sikka maka tempat usaha dan ijin usaha mereka dicabut.
Dirinya menjelaskan, tolak pajak dan retribusi 10 persen, pemerintah tolong perhatikan kami adalah tagline yang digunakan pelaku usaha.
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
