LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) NTT menyoroti rencana penurunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Mabar 2025, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Itu terungkap dalam sidang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mabar terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 pada sidang paripurna di ruang rapat utama dewan setempat di Labuan Bajo, Kamis (9/7/2025) lalu.
Disamping para wakil rakyat, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mabar Benediktus Nurdin itu dihadir jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar dibawah pimpinan Wakil Bupati (Wabup) Yulianus Weng.
Fraksi Nasdem Plus misalnya, melalu juru bicara Silverius Sukur antara lain mengungkapkan, secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 diperkirakan menurun Rp. 117.925.508.180,33 (dari target APBD Induk sebesar Rp. 1.451.919.391.319,30 jadi Rp. 1.333.993.883.138,97).
Belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 96.770.393.102,33 (berkurang 67 %) dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Induk sebesar Rp. 1.427.862.493.483,30.
PAD pada Perubahan APBD TA 2025 juga direncanakan Rp. 280.686.901.812,97, alami penurunan sebesar Rp. 37. 524.506.929,33 (11,79%) dari target yang telah ditetapkan dalam APBD induk Rp. 318.211.408.742,30.
Fraksi Nasdem Plus berharap lembaga yang terkait pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pungutan yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Fraksi Harapan Baru dalam pemandangan umumnya antara lain ungkapkan, pendapatan daerah mengalami penurunan 8,1% karena berkurangnya dana transfer PAD.
Diusulkan antara lain optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dengan menyediakan sistim dan SDM yang kuat dan memadai. Pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan digitalisasi, didukung SDM yang handal.
Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak taat terutama pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan potensi daerah ini. Terkait ini maka kerja sama dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan.
Selain pendapatan daerah, belanja daerah Mabar dalam APBD Perubahan 2025 juga juga mengalami penurunan 6,7%.
Meski ini dinilai wajar, namun Fraksi Harapan Baru menekankan sejumlah hal, di antaranya program-program pemberdayaan petani/peternak perlu diperkuat dalam rangka mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
Pemandangan umum Fraksi Harapan Baru disampaikan juru bicaranya Rofinus Rahmat. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
