Komunitas Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban Desak Pemerintah Bertanggungjawab Terhadap Masalah HGU Nangahale - FloresPos Net - Page 2

Komunitas Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban Desak Pemerintah Bertanggungjawab Terhadap Masalah HGU Nangahale

- Jurnalis

Selasa, 18 Februari 2025 - 10:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut saat berada di halaman Kantor Bupati Sikka, Senin (17/2/2025). (FOTO: EBED DE ROSARY)

Warga Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut saat berada di halaman Kantor Bupati Sikka, Senin (17/2/2025). (FOTO: EBED DE ROSARY)

Bagian Dari Negara

Pengurus Daerah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Flores bagian timur Antonius Toni menegaskan masyarakat adat menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

Antonius sampaikan masyarakat adat mempertahankan dan memperjuangan tanah warisan nenek moyang mereka.

Masyarakat membuat rumah karena itu tradisi yang diwarisi nenek moyang dan menjaga tanah ulayat adalah hak yang harus diwariskan kepada anak cucu mereka.

“Menjaga wilayah tidak terlepas dari peran masyarakat juga. Sering ditanyai masyarakat mempunyai hak alas dimana,” ucapnya.

Baca Juga :  Warga Setuju Pembangunan Galangan Kapal di Wairterang

Toni mengatakan masyarakat adat ada sebelum negara dan Republik Indonesia diproklamirkan sementara ada yang baru datang lalu diakui dan diberikan sepotong surat SK HGU.

Ia menyebutkan, pemikiran masyarakat, tanah itu merupakan tanah mereka dan setelah Indonesia merdeka mereka tidak mengetahuinya.

Menurutnya, pihaknya hadir dan mencatat dimana salah, dimana benar dan tidak bisa memihak kepada siapapun.

Baca Juga :  Pemda Manggarai Timur Komitmen Turun 7 Persen Stunting

“Tetapi dimana orang-orang kecil yang ditindas dan diterlentarkan maka tugas kita mencatat dan menyampaikan,” ucapnya.

Toni menyampaikan, kalau tanggapan balik pemerintah diisi dengan banyak kepentingan maka masyarakat adat tetap terpinggirkan, tidak punya tempat di wilayah Republik Indonesia.

Kata dia, masyarakat juga menyumbang suara dalam memilih pemimpin saat Pemilu dan memberikan data untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka. *

Penulis : Ebed de Rosary (Kontributor)

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

Genjot Potensi Pisang Kepok, Dewan Segera Undang DTPHP Manggarai Barat
Seorang Pekerja Meninggal Saat Aktifitas Bongkar Muat Barang, Pelindo Maumere Lakukan Investigasi
Warga Pesisir Apresiasi Program Kampus Berdampak dari Uniflor, Kami Tidak Susah Air Lagi
Kepala BPKH NTT: TPA Warloka Berada Diluar CA Wae Wuul
Kelompok Perempuan Petani Kelapa Desa Lambunga, Mandiri Ekonomi Berkat Mengolah Produk Turunan Kelapa
Wabup Nagekeo Bertemu Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Bahas Penyelesaian Tanah TNI di Tonggurambang hingga Pembangunan Jembatan Pomakeke
Bulog Ende Targetkan Serap 64 Ton Beras Petani Lokal
Diduga, Kolong Rumah Penduduk Masuk Cagar Alam Wae Wuul, Minta Pemerintah Akui Hak Warga
Berita ini 349 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 10:23 WITA

Genjot Potensi Pisang Kepok, Dewan Segera Undang DTPHP Manggarai Barat

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:03 WITA

Seorang Pekerja Meninggal Saat Aktifitas Bongkar Muat Barang, Pelindo Maumere Lakukan Investigasi

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:08 WITA

Warga Pesisir Apresiasi Program Kampus Berdampak dari Uniflor, Kami Tidak Susah Air Lagi

Selasa, 14 Juli 2026 - 10:51 WITA

Kelompok Perempuan Petani Kelapa Desa Lambunga, Mandiri Ekonomi Berkat Mengolah Produk Turunan Kelapa

Senin, 13 Juli 2026 - 15:48 WITA

Wabup Nagekeo Bertemu Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Bahas Penyelesaian Tanah TNI di Tonggurambang hingga Pembangunan Jembatan Pomakeke

Berita Terbaru

Opini

Turun dari Gunung Tabor, Menjaga Rumah Bersama

Selasa, 14 Jul 2026 - 11:30 WITA