RUTENG, FLORESPOS.net-PD Flobamora milik Pemprov NTT dinilai mengangkangi surat terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian (KLHK) RI yang memerintahkan untuk mencabut tarif baru jasa pemanduan di Taman Nasional Komodo (TNK) yang mencekik leher wisatawan.
Surat terbaru dari KLHK yang ditunjukkan ke PD Flobamora No. 5.462/Menlhk-Setjen/Roum/KSA.3/5/203 tentang Penanganan Isu Strategis Terkait Taman Nasional Komodo. Surat tertanggal 5 Mei 2023 itu dialamatkan ke Dirut PD Flobamora NTT.
Dalam poin pertama surat yang diterima wartawan di Ruteng, Kamis (18/5/2023) dari Puspas Keuskupan Ruteng tegas menyatakan PD Flobamora secepatnya mencabut keputusan Direksi terkait kenaikkan tarif yang telah diberlakukan.
Pencabutan harus dilakukan sebelum dimulainya kegiatan ASEAN Summit. Dengan pencabutan itu, maka tarif pemanduan di TN Komodo menggunakan tarif yang lama.
Soal tarif baru, sejumlah pelaku wisata, terutama quide di Mabar, yang dihubungi dari Ruteng satu suara menyatakan bahwa tarif baru tetap berlaku. Tarif baru yang dipersoalkan selama ini.
“Tarif baru yang ditetapkan PD Flobamora tetap berlaku. Berarti tidak mengindahkan surat dari Kementerian itu,” ujar Quide Senior, Tarsi Budaya.
Dikatakan, tarif baru memang sempat tidak berlaku. Tetapi, selama kegiatan ASEAN Summit saja. Setelahnya dan sekarang berlaku lagi tarif baru yang dinilai mahal itu, yakni untuk WNA untuk short track Rp 400 ribu, medium track Rp 425 ribu, dan long track Rp 450 ribu.
Menurutnya, biaya turis yang TN Komodo banyak seperti tiket masuk. Selain itu, ada pungutan lain untuk daerah Mabar dan untuk TNK sendiri. Dengan naik, maka biaya yang dibebankan makin besar.
Dikatakan, dampak dari naiknya tarif jasa pemanduan itu, tamunya batal ke TN Komodo dan memilih ke tempat lain. Yang seperti itu, jelas rugi untuk pariwisata ini.
Sebelumnya quide Agustinus mengatakan, banyak protes para pelaku wisata yang ke TN Komodo karena tarif jasa pemanduan berbeda jauh dengan paket yang telah biasa dijual ke wisatawan dalam dan luar negeri tahun-tahun yang lalu.
“Kalau naik besar seperti ini jelas memberatkan. PD Flobamora harus cabut karena dampaknya buruk untuk pariwisata,” katanya.*
Penulis: Christo Lawudin / Editor: Wentho Eliando
