MBAY, FLORESPOS.net-DPRD Kabupaten Nagekeo meminta pemerintah daerah bersama tim survei melakukan pendataan kerusakan rumah warga akibat gempa secara cermat, akurat, dan transparan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Nagekeo dari Partai Perindo, Elias Cima, pada Rabu (26/8/2026).
Elias menegaskan, pendataan harus benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan, baik rumah dengan kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
“Proses pendataan tidak boleh hanya sebatas mengambil foto rumah kemudian memasukkan data ke dalam aplikasi. Petugas juga perlu memastikan hasil dokumentasi dan deskripsi kerusakan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Elias.
Ia mengaku menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Rumah yang secara fisik rusak berat justru tercatat sebagai rusak sedang atau ringan dalam sistem.
“Saya lihat di lapangan, ada rumah yang memang rusak berat, tetapi secara sistem hanya rusak sedang dan rusak ringan. Sementara kalau dilihat kondisi rumahnya, memang rusak berat. Ini bisa berdampak pada bantuan,” ujarnya.
Menurut Elias, ketepatan klasifikasi sangat penting karena menjadi dasar penentuan jenis dan jumlah bantuan yang diterima warga terdampak.
Karena itu ia meminta pemerintah, termasuk tim survei dari BNPB, melakukan pemeriksaan menyeluruh dan objektif terhadap setiap rumah warga.
“Pemerintah harus benar-benar mengklasifikasikan kondisi di lapangan untuk rumah warga yang rusak akibat gempa. Tim survei BNPB harus melihat kondisi sebenarnya. Kehadiran aplikasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.
Selain akurasi data, Elias juga meminta hasil survei disampaikan langsung kepada pemilik rumah.
“Tim survei juga harus langsung mempresentasikan sekaligus menjelaskan hasil survei kepada pemilik rumah. Dengan begitu, hasil survei dan bantuan nanti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya.
Keterbukaan sejak awal, lanjut Elias, penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi saat bantuan disalurkan.
“Jadi pemilik rumah ketika mendapatkan bantuan nanti tidak lagi ribut karena sebelumnya sudah dijelaskan hasil surveinya,” jelasnya.
Elias juga mendorong Pemkab Nagekeo mempresentasikan hasil pendataan secara kelembagaan kepada DPRD agar fungsi pengawasan dan pengawalan dapat berjalan.
“Saya berharap secara lembaga Pemerintah Kabupaten Nagekeo bisa mempresentasikan hasil survei. Sehingga kita bisa melakukan pengawalan bersama dan hasil surveinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan, pendataan harus menjadi dasar objektif penanganan pascabencana.
“Kalau indikator bantuan berdasarkan survei lapangan melalui aplikasi, maka kasihan masyarakat kalau kondisi rumahnya rusak berat tetapi tercatat hanya rusak sedang atau ringan,” pungkasnya. *
Penulis : Arkadius Togo
Editor : Wentho Eliando
