BAJAWA, FLORESPOS.net-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun ke Kabupaten Ngada melihat kondisi terkini sekaligus melakukan rapat cepat bersama Pemerintah Kabupaten Ngada.
Rapat cepat itu berlangsung di Ruang VIP Bandara Soa, Selasa (18/8/2026). Saat itu, Kepala BNPB didampingi Bambang Surya Putra, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, serta Jarwansyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ngada Raymundus Bena menyampaikan laporan perkembangan kondisi terkini pascagempa, termasuk dampak terhadap rumah masyarakat, fasilitas umum, kebutuhan pengungsian, logistik, akses jalan, pelayanan kesehatan serta berbagai kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Dalam rapat cepat tersebut, Kepala BNPB menyampaikan 17 hal penting. Pertama, BNPB memastikan pendampingan dan bantuan maksimal untuk Kabupaten Ngada.
Kepala BNPB menjelaskan bahwa dirinya telah berada di NTT sejak Sabtu malam untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara cepat.
Setelah melakukan rapat bersama Gubernur NTT pada Minggu dan meninjau sejumlah wilayah terdampak, BNPB kemudian memutuskan untuk turun langsung ke Kabupaten Ngada.
Kehadiran BNPB merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi dan membantu Kabupaten Ngada secara maksimal sampai proses penanganan dan pemulihan berjalan dengan baik.
Kedua, aktivitas gempa terus dipantau dan potensi tsunami sudah tidak ada.
Ia menjelaskan, berdasarkan data BMKG yang disampaikan dalam rapat, sejak 17 Agustus hingga pukul 18.00 WITA pada Senin (17/8), telah terjadi sekitar 1.781 kali gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Setelah gempa utama, gempa susulan terbesar tercatat sekitar 6,2 magnitudo. BNPB menyampaikan bahwa gempa dengan kekuatan yang sama atau lebih besar dari gempa utama diperkirakan tidak akan terjadi kembali, sementara potensi tsunami juga sudah tidak ada. Masyarakat tetap diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG.
Ketiga, seluruh unsur harus bekerja maksimal dalam penanganan bencana.
Ia mengatakan, dalam situasi bencana, seluruh elemen harus bergerak secara bersama-sama. TNI dan Polri telah dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan sesuai arahan Presiden.
Posko penanganan bencana juga harus terus berfungsi sebagai pusat koordinasi, pelayanan dan pengendalian seluruh kegiatan penanganan.
Keempat, pemerintah pusat menempatkan personel untuk memperkuat penanganan di Ngada.
Ia menjelaskan, kehadiran berbagai unsur pemerintah pusat, TNI, Polri dan lembaga terkait menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kondisi yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah pusat menempatkan personel yang memiliki kapasitas untuk membantu Bupati Ngada dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Kelima, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan. Apabila terdapat rumah sakit yang belum dapat beroperasi secara normal akibat dampak gempa, BNPB siap mendatangkan rumah sakit lapangan apabila dibutuhkan.
Langkah serupa telah dilakukan di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam masa tanggap darurat.
Keenam, tenda pengungsian dan perlengkapan tidur segera didistribusikan. Tenda pengungsian, tenda keluarga dan matras sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Ngada.
Bantuan ini diprioritaskan agar masyarakat terdampak memiliki tempat berlindung dan tempat beristirahat yang lebih layak selama masa tanggap darurat.
Ketujuh, logistik dan kebutuhan pangan segera dikirim. Bantuan logistik, termasuk sembako dan kebutuhan dasar masyarakat, sedang dalam perjalanan.
Distribusi akan dilakukan berdasarkan pendataan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi terdampak.
Kedelapan, Satgas gabungan perlu diperkuat hingga tingkat posko.
Kepala BNPB meminta agar dibentuk dan diperkuat satuan tugas yang melibatkan masyarakat, pemuda, relawan, Polres dan TNI.
Satgas ini diharapkan dapat bergerak membantu masyarakat di posko-posko, mendukung distribusi bantuan serta memastikan kebutuhan warga di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Kesembilan, kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi secara bertahap.
Setelah kebutuhan tempat tinggal sementara dan makanan dipenuhi, kebutuhan lain seperti pakaian juga harus mulai dipersiapkan.
Penanganan tidak hanya berhenti pada penyediaan tenda dan makanan, tetapi harus memastikan masyarakat tetap dapat menjalani masa tanggap darurat dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi.
Kesepuluh, bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang segera diproses. Rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akan segera diajukan untuk mendapatkan bantuan. Untuk rusak ringan sebesar Rp15 juta, sedangkan rusak sedang sebesar Rp30 juta.
Bantuan tidak diberikan secara tunai, tetapi disalurkan melalui rekening pribadi penerima untuk digunakan sesuai ketentuan pembelanjaan yang berlaku. Bupati Ngada diminta segera melengkapi dan memasukkan data kerusakan agar bantuan dapat segera diproses dan disalurkan.
Kesebelas, rumah rusak berat akan ditangani melalui Huntara. Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) yang akan dibangun di sekitar rumah atau lokasi yang memungkinkan.
Huntara disiapkan sebagai tempat tinggal yang lebih layak selama proses pembangunan rumah tetap berlangsung.
Masyarakat tidak mungkin tinggal dalam tenda untuk waktu yang lama, sehingga Huntara menjadi bagian penting dari tahapan penanganan.
Keduabelas, selanjutnya masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap. Setelah tahap Huntara, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) dengan nilai bantuan sebesar Rp70 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah akan memastikan proses tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi kerusakan.
Ketigabelas, fasilitas umum akan ditangani bersama kementerian terkait. Untuk sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan, penanganannya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah memastikan pemulihan fasilitas pelayanan publik menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Keempat belas, tempat ibadah yang rusak akan mendapatkan fasilitas sementara. Untuk gereja atau tempat ibadah lainnya yang mengalami kerusakan, BNPB akan membantu menyediakan tempat ibadah sementara sehingga kegiatan keagamaan masyarakat tetap dapat berjalan.
Selanjutnya, penanganan dan pembangunan kembali fasilitas tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.
Kelimabelas, kebutuhan penanganan darurat didukung BNPB Pusat.
Kepala BNPB menegaskan bahwa kebutuhan logistik dan peralatan penanganan bencana, termasuk kebutuhan Starlink, alat berat untuk normalisasi jalan serta berbagai kebutuhan lainnya, akan didukung oleh BNPB Pusat. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.
Keenam belas, pemerintah pusat akan mendampingi Ngada sampai pulih.
Kepala BNPB menegaskan bahwa pendampingan tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Ngada hingga proses penanganan, rehabilitasi dan pemulihan masyarakat berjalan secara menyeluruh.
Ketujuh belas, sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat penanganan, Kepala BNPB menginstruksikan Bambang Surya Putra, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, serta Jarwansyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, untuk tetap berada di Kabupaten Ngada hingga urusan penanganan dampak bencana dapat diselesaikan.
Kehadiran kedua pejabat BNPB tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan logistik, pendataan kerusakan, penanganan masyarakat terdampak serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan kepada seluruh masyarakat terdampak bahwa masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi situasi ini.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri, relawan dan seluruh unsur yang terlibat akan terus bekerja dan berada bersama masyarakat.
Masyarakat diminta tetap tenang, saling membantu dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendataan kerusakan hingga proses pembangunan kembali.
Pemerintah terus bekerja. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat sampai keadaan kembali pulih. *
Penulis : Wim de Rosari
Editor : Wentho Eliando
