WALHI NTT Tegaskan, Dekarbonisasi Merupakan Cara Baru Merampas Ruang Hidup Rakyat - FloresPos Net

WALHI NTT Tegaskan, Dekarbonisasi Merupakan Cara Baru Merampas Ruang Hidup Rakyat

- Jurnalis

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUPANG, FLORESPOS.net-Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai komitmen menuju Net Zero Emission (NZE) 2050 sebagai bentuk pengakuan bahwa krisis iklim adalah persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat NTT.

Kekeringan yang semakin panjang, perubahan musim, menurunnya produktivitas pertanian, krisis air bersih, hingga meningkatnya bencana hidrometeorologi memang merupakan kenyataan yang setiap hari dialami masyarakat.

“Namun, komitmen terhadap dekarbonisasi tidak dapat diukur hanya dari target penurunan emisi atau penyusunan roadmap transisi energi,” sebut Yulianto Behar Nggali Mara, S.H., M.H., Divisi Hukum WALHI NTT dalam rilisnya, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga :  Ombudsman NTT Soroti Kepatuhan Pembayaran THR Jelang Idul Fitri 2026

Yulianto mengatakan, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa transisi tersebut berlangsung secara adil, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan tidak melahirkan bentuk-bentuk baru perampasan ruang hidup masyarakat.

Ia menyebutkan, transisi energi tidak boleh dipahami hanya sebagai penggantian sumber energi fosil menjadi energi terbarukan. Menurut dia, yang harus diubah adalah model pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

“Jangan sampai dekarbonisasi justru menjadi legitimasi baru untuk memperluas proyek-proyek ekstraktif atas nama energi hijau,” tegasnya.

Bagi WALHI NTT, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi fosil menjadi energi terbarukan.

Baca Juga :  Musda IKAL Sukses, Romo Rony Neto Wuli Kembali Pimpin IKAL Lemhamnas NTT

Transisi energi adalah perubahan sistem pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menuju sistem yang menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama.

Yulianto mengatakan, pernyataan Gubernur yang memasukkan panas bumi sebagai salah satu energi strategis perlu dikritisi secara serius.

Menurutnya, pengalaman di berbagai wilayah NTT justru menunjukkan bahwa proyek panas bumi telah memunculkan konflik sosial, kriminalisasi warga, intimidasi aparat, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta ancaman terhadap sumber-sumber air.

Penulis : Ebed de Rosary

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

DPRD Usul Pemkab Ende Jual Kendaraan dan Ratusan Alat Berat Tidak Produktif Untuk Pembangunan Daerah
94 Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik STIPAS Ruteng Berjanji Setia Jalani Tugas Sebagai Katekis dan Guru Agama Katolik
Bupati Yosef Tanggapi Kritik Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Meski Tanpa Mobil Prokopim Tetap Jalankan Tugas
Kepala Bulog Cabang Ende Kunjungi RPK dan Mitra, Pedagang Mengaku Senang Bekerjasama
Anggota Komisi XI DPR RI Julie Laiskodat Bersama LPS Peduli, Salurkan Seribu Paket Sembako di Sikka
Komisi 1 DPRD Ende Sebut Usulan Anggaran untuk Pilkades dan PKK Tidak Rasional
Hiu Paus Terdampar di Pantai Lowolabo Wilayah Kerja Maumere, Dagingnya Dikonsumsi Warga
DLH Segera Turun Lapangan Sikapi Keluhan Warga, Mathilde: Kami Kesal Jika Krakatau Kembali Berulah
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:12 WITA

DPRD Usul Pemkab Ende Jual Kendaraan dan Ratusan Alat Berat Tidak Produktif Untuk Pembangunan Daerah

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:20 WITA

94 Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik STIPAS Ruteng Berjanji Setia Jalani Tugas Sebagai Katekis dan Guru Agama Katolik

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:12 WITA

Bupati Yosef Tanggapi Kritik Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Meski Tanpa Mobil Prokopim Tetap Jalankan Tugas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:57 WITA

Kepala Bulog Cabang Ende Kunjungi RPK dan Mitra, Pedagang Mengaku Senang Bekerjasama

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:12 WITA

Komisi 1 DPRD Ende Sebut Usulan Anggaran untuk Pilkades dan PKK Tidak Rasional

Berita Terbaru