WALHI NTT Tegaskan, Dekarbonisasi Merupakan Cara Baru Merampas Ruang Hidup Rakyat - FloresPos Net - Page 2

WALHI NTT Tegaskan, Dekarbonisasi Merupakan Cara Baru Merampas Ruang Hidup Rakyat

- Jurnalis

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Kasus yang terjadi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, menjadi contoh nyata bahwa proyek panas bumi tidak menjadi solusi atas krisis iklim,” ungkapnya.

Di wilayah tersebut masyarakat adat selama bertahun-tahun menolak perluasan proyek geothermal karena mengancam tanah ulayat, kebun produktif, mata air, situs adat, serta keberlanjutan kehidupan mereka.

Penolakan masyarakat justru dihadapkan pada pendekatan keamanan yang mengedepankan aparat dibandingkan dialog yang setara.

“Apa yang terjadi di Poco Leok memperlihatkan bahwa label energi hijau tidak menghadirkan keadilan,” ucapnya.

Yulianto menegaskan, ketika masyarakat kehilangan tanah ulayat, sumber air, dan hak menentukan masa depan wilayahnya, maka proyek tersebut tetap merupakan bentuk ketidakadilan ekologis.

Baca Juga :  Lima HPR di Manggarai Barat Positif Rabies

Karena itu, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan penerapan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi syarat utama dalam setiap proyek transisi energi.

Dia menegaskan, prinsip ini sejalan dengan jaminan hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas informasi, partisipasi, dan keberatan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  STIPAS KAK Gelar Donor Darah

“Serta standar internasional United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Tahun 2007, khususnya Pasal 10, Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (2) yang mewajibkan adanya persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan dari masyarakat adat sebelum proyek yang berdampak pada wilayah adat dijalankan,” tuturnya.

Fakta tersebut sebut Yulianto, menunjukkan bahwa label “energi hijau” tidak membuat sebuah proyek menjadi berkeadilan.

Ia mengatakan, ketika masyarakat kehilangan tanah, kehilangan sumber air, kehilangan hak menentukan masa depan wilayahnya, maka proyek tersebut tetap merupakan bentuk ketidakadilan ekologis.

Penulis : Ebed de Rosary

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

DPRD Usul Pemkab Ende Jual Kendaraan dan Ratusan Alat Berat Tidak Produktif Untuk Pembangunan Daerah
94 Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik STIPAS Ruteng Berjanji Setia Jalani Tugas Sebagai Katekis dan Guru Agama Katolik
Bupati Yosef Tanggapi Kritik Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Meski Tanpa Mobil Prokopim Tetap Jalankan Tugas
Kepala Bulog Cabang Ende Kunjungi RPK dan Mitra, Pedagang Mengaku Senang Bekerjasama
Anggota Komisi XI DPR RI Julie Laiskodat Bersama LPS Peduli, Salurkan Seribu Paket Sembako di Sikka
Komisi 1 DPRD Ende Sebut Usulan Anggaran untuk Pilkades dan PKK Tidak Rasional
Hiu Paus Terdampar di Pantai Lowolabo Wilayah Kerja Maumere, Dagingnya Dikonsumsi Warga
DLH Segera Turun Lapangan Sikapi Keluhan Warga, Mathilde: Kami Kesal Jika Krakatau Kembali Berulah
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:12 WITA

DPRD Usul Pemkab Ende Jual Kendaraan dan Ratusan Alat Berat Tidak Produktif Untuk Pembangunan Daerah

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:20 WITA

94 Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik STIPAS Ruteng Berjanji Setia Jalani Tugas Sebagai Katekis dan Guru Agama Katolik

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:12 WITA

Bupati Yosef Tanggapi Kritik Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Meski Tanpa Mobil Prokopim Tetap Jalankan Tugas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:57 WITA

Kepala Bulog Cabang Ende Kunjungi RPK dan Mitra, Pedagang Mengaku Senang Bekerjasama

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:12 WITA

Komisi 1 DPRD Ende Sebut Usulan Anggaran untuk Pilkades dan PKK Tidak Rasional

Berita Terbaru