Oleh: Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil.
DI tengah polemik diskursus terkait pengaplikasian 12 program unggulan Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, saya tertarik dengan apa yang dibahas oleh media Nusra Inside.
Ketika membaca berita yang diterbitkan oleh media Nusra Inside pada tanggal 17 Juni 2026 tentang sengkarut jaminan sosial di tapal batas, saya tergelitik.
Media memulai dengan program yang pertama, yaitu “Kesehatan Gratis Plus”, yang ternyata langsung kandas begitu menabrak dinding tebal regulasi nasional.
Oleh karena itu, bagi saya melalui tulisan ini, penting untuk memberikan analisis filosofis-ideologis guna membedah sejauh mana jargon-jargon politik ini menyembunyikan defisit konseptual yang akut.
Jika program pertama saja sudah cacat sejak dalam kandungan nalar hukum, kita patut mempertanyakan bagaimana dengan nasib program-program lainnya?
Apakah janji mulia seperti Dana 1 Kelurahan 1 Miliar, SIM Gratis bagi Ojek, atau Pendidikan Gratis itu juga sekadar dokumen fiksi yang dirancang untuk berburu poin elektoral?
Kita dipaksa menyaksikan sebuah orkestrasi politik yang mahir memproduksi daftar keinginan (wishlist), namun gagap dalam merumuskan metodologi eksekusi yang riil.
Publik disodori 12 menu mewah di atas kertas, tanpa pernah diberi tahu apakah dapur anggaran daerah sanggup membiayai seluruh kemewahan sirkus politik tersebut.
Di sinilah letak watak dasar dari populisme elektoral: ia hanya peduli pada angka kemenangan di bilik suara, bukan pada ketahanan fiskal daerah.
Strategi politik yang dimainkan oleh Paket “Sahabat Sejati” ini sejatinya menggunakan teknik manipulasi psikologis tingkat tinggi yang sangat klise di negara berkembang.
