ENDE, FLORESPOS.net-Bupati Kabupaten Ende Provinsi NTT, Yosef Benediktus Badeoda mendadak ramai di perbincangkan dan disoroti nitizen di media sosial karena kebijakannya membongkar dan menggusur bangunan milik masyarakat yang berdiri di atas tanah pemerintah.
Tercatat dalam rentang waktu tahun 2026, Bupati Yoseph Badeoda telah mengeluarkan kebijakan membongkar dan menggusur bangunan di pasar kompleks eks SMEA, Kelurahan Mbongawani, lapak dagang di Jalan Nangka, bangunan Sempadan Ndao dan terakhir rumah warga di jalan Irian Jaya.
Kebijakannya tersebut disoroti dan bahkan ada nitizen yang menyebutkan dan memberikan label sebagai “Bupati Tukang Gusur”.
Atas sebutan tersebut, Bupati Yosef Badeoda diwawancara wartawan di rumah jabatan, Selasa (5/5/2026) malam memberikan tanggapan dan alasan mengapa harus mengambil kebijakan bongkar dan gusur bangunan diatas tanah milik pemerintah.
Bupati Yosef Badeoda memberikan tanggapan dengan tegas bahwa langkah atau kebijakan yang diambilnya adalah untuk mengamankan dan menyelamatkan aset milik pemerintah daerah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa ada kejelasan dan tidak memberikan dampak kepada pemerintah daerah.
“Saya mengamankan dan menyelamatkan aset daerah yang selama ini digunakan oleh orang lain dan tidak ada kejelasan,” katanya.
Bupati Yosef Badeoda menjelaskan kekayaan yang tersisa di Kabupaten Ende saat ini adalah aset. Namun aset itu tidak terurus dan dikelola dengan baik bahkan tidak ada manfaatnya bagi pemerintah dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir.
Kebijakan yang diambilnya adalah upaya untuk mengamankan aset yang kemudian bisa digunakan untuk membantu mendatangkan uang untuk daerah.
“Kekayaan yang tersisa di daerah ini adalah aset. Kita tidak punya uang lagi, setiap bulan uang yang tersisa hanya Rp 4 miliar dan itu pun untuk pembayaran rutin OPD,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, kata Bupati Yosef Badeoda, maka pemerintah melakukan penertiban aset yang menjadi kekayaan daerah agar bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan uang yang bisa digunakan untuk pembangunan.
“Dalam kondisi ini tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan kekayaannya yaitu aset. Dan itu sudah kita mulai dari SMEA dan terakhir kemarin di jalan Irian Jaya,” katanya.
Terkait pembongkaran rumah warga di Jalan Irian Jaya, kata Bupati Yosef Badeoda, pemerintah telah melakukan upaya persuasif bahkan pasang plang namun dibongkar oleh warga.
“Kenapa harus lakukan itu karena saya lihat sudah ada upaya persuasif dari pemerintah melalui lurah dan camat bahkan sudah pasang plang tapi dibongkar,” katanya.
“Ini penyerobotan dengan dokumen palsu untuk klaim hak. Kita bisa pidanakan,” kata Bupati Yosef Badeoda.
Bupati Yosef Badeoda mengatakan pasca pembongkaran rumah diatas lahan tersebut, pemerintah akan memperluas lapak daging babi.
“Kita akan bangun lapak daging babi yang lebih luas untuk para pemotong daging babi agar lebih aman. Nanti akan ditata dengan tempat parkir yang baik,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah membongkar rumah gedek diatas tanah berukuran 75 meter persegi di jalan Irian Jaya Ende karena bangunan itu berdiri di atas tanah pemerintah dengan bukti sertifikat nomor 24.08.07.04.4.00020.
Sementara saat pembongkaran mendapat perlawanan dari Robert Ruddy de Hoog bersama keluarga, warga yang menempati tanah tersebut. Ruddy dan keluarga menyampaikan menempati lahan itu atas dasar hibah dari SVD Ende pada tahun 2016.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
