MAUMERE, FLORESPOS.net-Dalam rapat paripurna I masa sidang II tahun 2025-2026 terkait Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sikka terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Akhir Tahun 2025 Fraksi Partai Golkar menyoroti berbagai hal.
Dalam bidang pendidikan,Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah terhadap realisasi anggaran yang mencapai 101,75 persen dan masih menemukan distribusi guru yang tidak merata.
“Beberapa sekolah seperti SDK Wetakara yang kekurangan guru dan SMPN Nuba Arat yang kelebihan guru. Apakah dinas tidak mempunyai data analisa kebutuhan guru disetiap sekolah?,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar membacakan pemandangan umum fraksi, Kamis (12/3/2026).
Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka dibawah pimpinan Antonius Hendrikus Rebu meminta pelaksana tugas kepala sekolah yang sudah lama bertugas untuk segera didefinitifkan.
Terhadap beberapa sekolah yang mendapatkan anggaran revitalisasi pemerintah pusat, fraksi meminta pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan dan memastikan kegiatan ini berjalan.
“Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan pemerintah soal guru guru swasta di daerah 3T yang tidak dianggarkan kembali tunjangan kinerja daerahnya dan juga penjelasan pemerintah terhadap perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” sebut Fraksi Partai Golkar.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masalah kesehatan terutama kepesertaan BPJS yang sudah dinonaktifkan.
Juga terkait presentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang menurun sebesar 63,33 persen jika dibandingkan dengan tahun2024 sebesar 71 persen.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti ketiadaan dokter umum dan dokter gigi di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Kewapante.
Selain itu, bangunan poli gigi di puskesmas kewapante yang belum diserahterimakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan
“Puskesmas Hewokloang rekanan sudah mengajukan pencairan tahap terakhir dengan berbagai persyaratan tapi belum direalisasikan dan berdampak sampai sekarang upah tukang belum dibayar,” sesal Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi gagal salur pekerjaan Puskesmas Tuanggeo dan meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi sebelum menganggarkan kembali.
Hal ini menjadi evaluasi untuk semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan Puskesmas Tuanggeo
Kepala Puskesmas (Kapus) yang sudah lama mengabdi juga diminta Fraksi Partai Golkar untuk segera dirotasi ataupun promosi untuk penyegaran dan menghindari praktek yang mengarah ke abuse of power yang merugikan staf dibawahnya.
“Sudah bukan rahasia lagi ada tekanan ataupun intimidasi dari para kepala puskesmas kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ungkap Fraksi Partai Golkar.
Dikatakan Fraksi Partai Golkar, LKPJ 2025 menunjukan beberapa kemajuan dari target dan realisasi dalam hal seperti pendapatan per kapita dari target Rp.19.322.000 realisasinya mencapai Rp.21.140.000.
Pertumbuhan ekonomi dari target 3,95 realisasi mencapai 5,04, usia harapan hidup dari target 74,48 realisasi mencapai 74,64 dan angka kemiskinan dari target 11,51 persen menurun menjadi 11,25 persen.
“Namun terdapat juga sejumlah indikator yang mengalami penurunan seperti Indeks Pembangunan Manusia dari target 71,10 realisasi sebesar 70,65.Rata rata lama sekolah dari target 9,78 realisasi 9,39,” papar Fraksi Partai Golkar.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti harapan lama sekolah dari target 16,47 realisasi mencapai 16,17 dan pengeluaran per kapita dari target Rp.9.463.000 realisasi sebesar Rp.9.219.000.
Fraksi Partai Golkar menilai bahwa meskipun ada capaian positif dalam pembangunan ekonomi tetapi tidak dibarengi sektor pendidikan dan standar kehidupan yang layak yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia.
“Fraksi meminta penjelasan apa langkah konkrit untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pengeluaran per kapita yang mengalami penurunan,” pinta Fraksi Partai Golkar. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
