MAUMERE, FLORESPOS.net-Forum Rakyat Resah dan Gelisah Kabupaten Sikka (Fokalis) melakukan aksi damai oleh seorang anak muda Kabupaten Sikka di depan Gedung DPRD Sikka.
Dalam aksi damainya, warga ini menuangkan tumpukan batu dari sebuah truk dan menutupi jalan di depan pintu masuk Gedung DPRD Sikka persis di gerbang masuk ke areal kantor wakil rakyat ini.
“Kami sebagai masyarakat Kabupaten Sikka dalam dalam tahun 2025 ini sangat resah dan gelisah terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Sikka tercinta ini,” sebut Frederich Fransiskus Baba Djoedye dalam aksinya, Kamis (30/10/2025).
Ivan sapaannya mengatakan, ada banyak persoalan yang terjadi menyangkut ketidakseriusan Pemerintah Daerah dan DPRD Sikka sebagai pelaksanan dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan Propinsi NTT.
Sebagai warga, ia mengaku sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari presiden dan pemerintah pusat agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Sikka.
“Tidak pernah sedikitpun adanya rasa tanggungjawab kepada rakyat Sikka untuk setiap persoalan yang menjadi keresahan dan kegelisahan kami di hati dan pikiran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sikka,” ucapnya.
Ivan menyebutkan, Kabupaten Sikka sedang mengalami krisis berat terkait kebijakan APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Sikka Tahun 2026.
Pemerintah Daerah Sikka Dan DPRD Kabupaten Sikka, dalam kebijakan anggaran tidak memprioritaskan masalah dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit. TC. Hillers Maumere sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Sikka.
Sebut dia, rumah sakit Tipe C dan menjadi rumah sakit rujukan pasien di Pulau Flores dan Lembata saat ini sedang mengalami kekurangan dokter spesialis yang telah beberapa kali berdampak pada kematian pasien baik ibu hamil atau melahirkan.
Ia memaparkan kematian pasien sisiwi Sekolah Dasar (SD) hanya karena penanganan operasi yang terlambat dilakukan di RS TC. Hillers Maumere dan kasus terakhir seorang ibu hamil dirujuk ke RSUD kabupaten Ende.
“Masalah kekurangan dan ketiadaan dokter spesialis di Rumah Sakit TC. Hillers Maumere disinyalir karena ketidakmampuan keuangan daerah untuk membiayai gaji dan tunjangan dokter spesialis,” ungkapnya.
Ivan menyebutkan, alasan ini yang selalu disampaikan kepada masyarakat, sedangkan kalau kita cermati Transfer Dana APBN dan PAD Kabupaten Sikka, sangat mampu untuk memberi gaji dan tunjangan bagi para dokter spesialis untuk bertugas di RS TC. Hillers Maumere.
Namun nyawa masyarakat kata dia, tidak lebih utama dari kepentingan politik bagi-bagi dana Pokir anggota DPRD, alih-alih permintaan individu, kelompok pemilih dan masyarakat.
Selain hibah Pokir masing- masing anggota DPRD Sikka sebesar Rp. 1 Miliar, tunjangan kesejahteraan DPRD Sikka meliputi tunjangan perumahan sekitar Rp.14 juta per bulan dan tunjangan transportasi sekitar Rp13 juta perbulan.
“Tunjangan ini dianggap sangat tidak wajar dengan kondisi riil yang ada di Kabupaten Sikka. Selain itu juga, biaya operasional jalan dinas anggota DPRD Sikka juga dianggap terlalu berlebihan sedangkan tidak ada output dan outcome yang nyata bagi masyarakat Sikka,” ungkapnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
