MBAY, FLORESPOS.net-Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten Nagekeo untuk melakukan penutupan air Irigasi Mbay dengan skema 10 hari basah dan 7 hari kering telah memicu kemarahan para petani di Mbay. Skema ini dinilai tidak mensejahterakan petani, melainkan menciptakan konflik sosial.
Hal itu disampaikan Seravinus Mena, politisi PDI-Perjuangan kepada Florespos.net, Kamis (15/5/2025).
Seravinus menegaskan, penutupan air Irigasi Mbay akan menyebabkan saling rampas air untuk mengairi bedeng, yang dapat memicu konflik sosial di masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak negatif pada ekonomi petani yang saat ini sudah sulit.
“Apa urgennya tutup air yang di lakukan Komisi Irigasi Kabupaten Nagekeo? Kalau hanya sekadar PH tanah dan memberantas hama, itu pemikiran sangat dangkal. Seharusnya pengambil kebijakan lihai untuk memutuskan itu,” tegas Seravinus yang juga seorang aktivis tahun 1998 itu.
Sebab kata Seravinus, pengambil kebijakan harus melihat dulu kondisi riil para petani di lapangan. Selain itu harus melihat dengan kebijakan pusat.
“Masa kebijakan Komisi irigasi Kabupaten Nagekeo tidak menghiraukan Instruksi Menteri Pertanian. Ini sangat kacau,” tegas Seravinus.
Seravinus menilai bahwa skema 10 hari basah dan 7 hari kering tidak memiliki nilai positif untuk mengembalikan pH tanah dan memberantas hama.
Justru, kebijakan ini kata dia, akan memperkeruh persoalan sosial di tengah masyarakat.
Seravinus menambahkan kebijakan ini juga bertentangan dengan Instruksi Menteri Pertanian yang meminta agar petani melakukan penanaman padi di bulan Mei 2025.
Dia berharap agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang dan dicarikan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani.*
Penulis : Arkadius Togo
Editor : Wentho Eliando
