RUTENG, FLORESPOS.net-Potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgub tahun ini sudah dilihat dan dipetakan Bawaslu Manggarai, Flores, NTT. Salah satunya kerawanan akibat ketidaknetralan kerja penyelenggara.
Ketika membawakan materi pada sosialisasi pengawasan secara tatap muka dan launching peta kerawanan Pemilu 2024 yang diadakan Bawaslu Manggarai di Ruteng, Senin (26/8/2024), Komisioner John Manase mengatakan, pihaknya sudah memetakan titik kerawanan dalam Pemilu kali ini.
“Titik rawan terjadi akibat banyak sebab. Salah satu yang kami lihat ada pada penyelenggara sendiri,”katanya.
Di tingkat penyelenggara, titik rawan itu cukup banyak, di antaranya ketidaknetralan dalam merekrut panitia adhoc. Dasarnya ditemukan anggota panitia adhoc dari Parpol.
Titik rawan lain akibat ketidakprofesionalan penyelenggara adalah adanya pemungutan suara ulang (PSU) pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu kali lalu.
Soalnya adalah penyelenggara mengizinkan untuk memberikan suara, padahal warga itu tidak ada namanya baik dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun dalam daftar pemilihan tambahan.
PSU terjadi tidak saja terjadi akibat kelalaian pemilih, juga penyelenggara. Soal ini kiranya tidak boleh terjadi lagi.
Lalu, petugas penyelenggara juga mengizinkan pemilih yang tidak hadir di TPS untuk mencoblos. Dan, pasti yang mencoblos orang lain.
Kemudian, ada pemilih tidak masuk dalam data pemutakhiran pemilih dan pemilih tanpa E-KTP.
Soalnya orang-orang memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar untuk menjadi pemilih. Dan, yang sudah tidak memenuhi syarat, tetap namanya masuk dalam daftar pemilih.
Yang lainnya, berkaitan dengan kesalahan dalam penempatan pemilih pada TPS. Hal seperti itu terjadi pada wilayah pemekaran desa atau kelurahan.
Menurutnya, kerawanan yang lain adalah kekerasan pada penyelenggara, pasangan calon, dan pemilih. Ini bisa terjadi saat kampanye, saat pemungutan suara, dan penghitungan suara.
Titiknya di Kecamatan Satar Mese, Lelak, Ruteng, Satar Mese Barat, dan Kecamatan Langke Rembong.
“Lalu, ujaran kebencian dan hoax lewat media sosial baik saat kampanye dan saat pemungutan dan penghitungan suara masuk peta kerawanan juga,” katanya.
Belum lagi soal kemungkinan adanya kekurangan logistik dan keterlambatan pendropingan nantinya.
Lalu, masuk titik rawan juga seperti kemungkinan terjadinya money politics, kenetralan ASN, dan juga TNI dan Polri.
Atas banyaknya titik soal kerawanan itu, demikian John Manase, memang perlu kesiapsiagaan untuk mengawasi.
Di tingkat penyelenggara, perlu terus memperbaiki diri dan kinerja. Penguatan kapasitas petugas pengawas harus mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
Koordinasi antar lembaga-lembaga tetap dan terus dilakukan agar semua bisa jalan dalam koridor ketentuan. Dengan itu, pelbagai potensi kerawanan bisa ditekan agar tidak menjadi kenyataan.
Karena itu, semua diajak untuk berpartisipasi aktif untuk sama-sama memantau dan mengawasi semua proses dan tahapan yang ada.
“Kita harapkan yang rawan itu tidak terjadi di Manggarai. Untuk itu semua yang hadir diminta turut menyiarkan pesan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pilkada kali ini,” katanya.
Sebelumnya Kabag Ops Polres AKP Burhanudin yang mewakili Kapolres AKBP Edwin Saleh mengatakan, pihaknya sudah sudah mulai bergerak dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada dan Pilgub tahun 2024 ini.
“Tadi sudah diadakan apel gelar pasukan untuk pengamanan tahapan Pilkada. Dan, penanganan terdekat momen pendatfaran para bakal calon di KPU Manggarai hari-hari ini,” kaatanya.
Pengamanan penting sekali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan, semua tahapan bisa dilakasanakan dengan baik, lancar, aman, dan tertib. *
Penulis : Christo Lawudin
Editor : Anton Harus
