Sejarah menunjukkan bahwa mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) seperti pembangunan sekolah atau puskesmas tidak akan pernah mampu mengganti kehilangan ruang hidup dan otonomi budaya yang menjadi identitas masyarakat.
Narasi yang sering dijual adalah ‘pembukaan lapangan kerja’. Namun, studi di Afrika Timur (Abdi et al., 2024) membongkar ketidakakuratan klaim ini. Industri geothermal membutuhkan keahlian teknis tinggi seperti insinyur reservoir dan ahli geosains. Akibatnya, tenaga kerja yang didatangkan berasal dari luar daerah atau luar negeri.
Warga lokal hanya diserap sebagai tenaga kasar yang tidak aman dan berupah rendah. Ketika warga lokal menyadari bahwa mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri sementara keuntungan mengalir ke korporasi dan pemerintah pusat, kepercayaan hancur.
Ketiadaan skema pembagian manfaat (benefit-sharing) yang adil hanya akan memicu konflik berkepanjangan. Jika Flores tidak memiliki payung hukum yang menjamin persentase royalti langsung untuk desa, proyek ini hanya akan memperkaya segelintir elit dan memiskinkan warga.
Pengembangan geothermal memiliki risiko eksplorasi yang sangat tinggi. Banyak proyek di dunia menghabiskan dana miliaran rupiah untuk pengeboran, hanya untuk menemukan ‘sumur kering’ (dry hole) atau fluida yang terlalu korosif untuk dieksploitasi secara ekonomis.
Mgr Frans Kopong mencontohkan kasus Panas Bumi Mataloko, di mana hasil pengeboran tidak sesuai harapan, meninggalkan kegelisahan mendasar tentang siapa yang akan bertanggung jawab menutup lubang-lubang tersebut.
Ketika proyek gagal atau dihentikan, yang tersisa bukanlah kemakmuran, melainkan lubang pengeboran yang ditinggalkan, limbah lumpur pengeboran (drilling mud) yang mencemari tanah, dan kerusakan infrastruktur jalan akibat truk berat. Risiko finansial ini sering kali ditanggung oleh uang negara, sementara risiko ekologis ditanggung secara permanen oleh warga lokal.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
