Oleh: Ansel Atasoge
GEREJA Lokal Keuskupan Larantuka telah menyatakan dengan tegas menolak proyek panas bumi (geotermal) di Flores Timur dan Lembata.
Sikap tersebut merupakan penegasan moral bahwa pembangunan harus selalu ditempatkan dalam horizon martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup paling dekat dengan alam.
Dalam konteks itu, Gereja hadir sebagai suara hati yang mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekologis dan keadilan sosial.
Pernyataan tegas itu disampaikan Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, saat menolak kelanjutan pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi di Oka Ile Ale, Flores Timur, dan Atadei, Lembata. Menurutnya, Flores dan Lembata merupakan wilayah kepulauan yang relatif kecil serta telah berhadapan dengan berbagai ancaman bencana alam.
Karena itu, eksploitasi sumber daya yang berpotensi menimbulkan risiko ekologis dan sosial harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Gereja menilai bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan harkat manusia, merusak lingkungan hidup, atau mengorbankan kelompok yang rentan.
Sikap Keuskupan Larantuka lahir dari pergumulan konkret masyarakat. Di berbagai wilayah adat dan komunitas umat, suara penolakan terhadap proyek geotermal terus mengemuka.
Kekhawatiran warga tidak hanya menyangkut perubahan bentang alam, tetapi juga menyentuh persoalan sumber air, lahan pertanian, ruang hidup, identitas budaya, serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Bagi Gereja, aspirasi masyarakat bukan hambatan bagi pembangunan. Aspirasi itu justru menjadi dasar etis yang harus didengar dan dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Pada titik ini, perdebatan mengenai geotermal sesungguhnya melampaui soal teknologi energi. Persoalan yang sedang dipertaruhkan adalah cara pandang terhadap bumi. Apakah tanah, gunung, hutan, dan sumber air hanya dilihat sebagai objek investasi yang dapat dihitung dengan nilai ekonomi?
Ataukah semuanya dipahami sebagai ruang kehidupan yang menghubungkan manusia dengan sejarah, budaya, dan masa depannya? Ketika Mgr. Hans menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang dipercayakan Allah untuk dijaga, ia sedang mengingatkan bahwa alam memiliki nilai yang lebih dalam daripada sekadar nilai pasar.
Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik, terutama melalui ensiklik Laudato Si’ dan seruan apostolik Laudate Deum dari Paus Fransiskus.
Dalam kedua dokumen itu, krisis ekologis dipahami sebagai bagian dari krisis kemanusiaan yang lebih luas. Kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling berat kepada mereka yang memiliki sumber daya paling terbatas. Oleh karena itu, upaya menjaga bumi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan membela harkat manusia.
Penolakan Gereja terhadap proyek geotermal juga tidak dapat dibaca sebagai sikap anti-pembangunan. Sebaliknya, Keuskupan Larantuka secara eksplisit menegaskan bahwa pembangunan tetap diperlukan.
Namun pembangunan yang didukung adalah pembangunan yang menghormati masyarakat lokal, transparan dalam prosesnya, terbuka terhadap kajian ilmiah independen, serta memastikan bahwa manfaat dan risikonya dipahami secara jujur oleh semua pihak yang terdampak. Gereja meminta agar keberatan masyarakat ditangani secara adil, kajian independen dilakukan secara menyeluruh, dan seluruh proses memenuhi prinsip hukum serta keadilan sosial.
Dalam banyak kasus di Indonesia, konflik pembangunan sering muncul karena dialog dilakukan setelah keputusan hampir final. Masyarakat hanya diberi ruang untuk menerima atau menolak.
Padahal partisipasi sejati menuntut keterlibatan warga sejak awal, ketika berbagai pilihan masih terbuka untuk dipertimbangkan bersama. Karena itu, tuntutan Keuskupan Larantuka mengenai keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas merupakan panggilan penting bagi tata kelola pembangunan yang demokratis.
Sejatinya, peristiwa ini menunjukkan bahwa Gereja di Flores tidak sedang mengambil posisi di luar masyarakat. Gereja memilih hadir di tengah masyarakat, mendengarkan suara mereka, merasakan kecemasan mereka, dan memperjuangkan apa yang mereka anggap penting bagi kelangsungan hidup bersama.
Kehadiran seperti inilah yang membuat Gereja tetap relevan dalam ruang publik. Ia tidak hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga tentang keselamatan bumi sebagai ruang tempat manusia menjalani panggilannya.
Perdebatan mengenai geotermal tentu masih akan berlangsung. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mencari sumber energi yang menopang pembangunan nasional.
Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari berbagai risiko yang dianggap mengancam. Jalan keluar terbaik tidak lahir dari pemaksaan kehendak, melainkan dari dialog yang jujur, ilmu pengetahuan yang independen, dan penghormatan terhadap martabat setiap orang.
Pada akhirnya, sikap Keuskupan Larantuka menyampaikan pesan yang lebih luas daripada isu panas bumi semata. Pesan itu sederhana, tetapi sangat mendasar. Bahwa pembangunan harus melayani kehidupan. Ketika manusia, alam, dan generasi mendatang ditempatkan sebagai prioritas utama, pembangunan akan menghadirkan harapan.
Namun apabila investasi diletakkan di atas keselamatan rumah bersama, maka yang tersisa hanyalah kemajuan yang kehilangan arah moralnya.
Dalam situasi seperti itulah suara Gereja menjadi pengingat bahwa masa depan tidak dibangun hanya dengan teknologi dan modal, melainkan juga dengan kebijaksanaan untuk merawat bumi sebagai warisan bersama.*
