Kumpulkan 200 Guru Hononer, Melchias Marcus Mekeng Komit Perjuangkan Anggaran Pendidikan dan Nasib Guru - FloresPos Net - Page 3

Kumpulkan 200 Guru Hononer, Melchias Marcus Mekeng Komit Perjuangkan Anggaran Pendidikan dan Nasib Guru

- Jurnalis

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sementara office boy dan sopir di kantornya dibayar gaji UMR DKI Jakarta sebesar Rp6 juta per bulan dan bila mendapat uang makan Rp100 ribu per hari maka selama 20 hari kerja akan mendapat tambahan upah Rp2 juta sehingga total gajinya Rp8 juta per bulan.

“Ini kan miris. Gaji sopir dan office boy lebih besar daripada gaji dosen. Ini kondisi yang real dan itu saya tanya langsung. Jadi sedih sekali kalau kita lihat potret ini,” ucapnya.

Untuk itu kata Melki dirinya mengumpulan guru honorer agar bisa menyampaikan langsung permasalahan yang dialami agar direkam dan akan disampaikan saat rapat di DPR.

Baca Juga :  Tim Melki-Johni di Ngada Siap Berjuang untuk Kemenangan

Ia menegaskan, kalau pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi, maka pemerintah berkhianat terhadap undang-undang dasar Republik Indonesia karena di dalamnya sudah tertulis jelas.

Bahkan tahun 2007 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa anggaran pendidikan hanya untuk pendidikan dan beberapa waktu lalu juga diputuskan anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk program MBG.

Ia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) boleh tapi tidak menggunakan anggaran pendidikan dan pemerintah harus mencari anggaran dari pos lain.

“Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga sedang dibahas dan saya akan masukan pasal terkait guru itu hanya ada satu.Tidak ada lagi guru ASN,guru PPPK dan guru honor. Semuanya angkat saja jadi guru ASN,” ujarnya.

Baca Juga :  Salurkan Bantuan Erupsi Lewotobi Laki-laki, Ahmad Yohan Turun Langsung ke Posko Warga Terdampak di Flores Timur

Melki menegaskan tidak boleh ada perbedaan diskriminasi dimana guru harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak ada guru yang menggunakan seragam ASN sedangkan guru lainnya menggunakan pakaian sesukanya.

Ia juga minta agar guru juga ditingkatkan kapasitas dan kualitasya sehingga perlu dikirim untuk melanjutkan pendidikan ataukah mengikuti berbagai pelatihan sehingga kemampuannya terus terasah.

“Kalau sekarang anggarannya kosong. Bagaimana bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus kalau gurunya tidak diasah kemampuannya. Ini potret. pendidikan kita dan ini harus terus disuarakan. Tidak boleh timbul tenggelam, dan fraksi Golkar sudah komit memperjuangkannya,” pungkasnya. *

Penulis : Ebed de Rosary

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

‘Hidup Tak Ada Ujung’, Alumni SPP dan SPMA St Isidorus Boawae Temu Kangen di Ende
Ombudsman NTT Sarankan Perangkat Daerah Segera Benahi Standar Pelayanan Publik
Bupati Raymundus Lantik 11 Pejabat Eselon II, 6 Jabatan Belum Terisi
DLH Ende Bersihkan Drainase yang Mampet Akibat Tumpukan Sampah, Ini Imbauan ke Warga
Beras Pemda Manggarai Barat Sisa 44 Kg, Lainnya Dimakan Burung
DPRD Sikka Minta Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian
Sudah Sepekan, DLH Ende Belum Sampaikan Hasil Kajian Dampak Lingkungan Pabrik Tahu Tempe Krakatau Lokoboko
Kejari Sikka Geledah Kantor PUPR dan Setda Sikka Terkait Proyek Watergen di Desa Semparong
Berita ini 158 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 19:27 WITA

‘Hidup Tak Ada Ujung’, Alumni SPP dan SPMA St Isidorus Boawae Temu Kangen di Ende

Jumat, 6 November 2026 - 18:46 WITA

Ombudsman NTT Sarankan Perangkat Daerah Segera Benahi Standar Pelayanan Publik

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WITA

Bupati Raymundus Lantik 11 Pejabat Eselon II, 6 Jabatan Belum Terisi

Jumat, 6 November 2026 - 10:22 WITA

Beras Pemda Manggarai Barat Sisa 44 Kg, Lainnya Dimakan Burung

Kamis, 5 November 2026 - 19:26 WITA

DPRD Sikka Minta Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian

Berita Terbaru

Bentara Net

BENTARA NET: Keadilan Kesehatan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 10:26 WITA