MAUMERE, FLORESPOS.net-Musrembang merupakan amanah dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Lembaga DPRD Kabupaten Sikka mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ni Bapperida yang telah melaksanakan tahapan Musenbang Kabupaten Sikka tahun 2027 dengan tema Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan.
“Penyusunan RKPD tahun 2027 ini memiliki makna strategis, karena berada dalam koridor tahun awal implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029,” sebut Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi saat pembukaan Musrembang RKP, Selasa (10/3/2026).
Menurut Stef sapaannya, dengan tema tersebut tentunya pemerintah perlu memperhatikan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi sistem perencanaan lintas sektor.
Dengan begitu sebutnya, maka pemerintah dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap.
Juga peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan mendukung semua program penguatan SDM yang sedang dan akan dilakukan.
“Semuanya itu mestinya tertuang dalam dokumen perencanaan yang akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sikka. Tentunya hal ini tidak mudah apalagi kita dihadapkan dengan regulasi Pemerintah Pusat terkait pembatasan anggaran yang wajib dilaksanakan,” tegasnya.
Berdasarkan Kebutuhan Rakyat
Ketua DPRD Sikka menyebutkan, dengan keterbatasan anggaran yang ada atau kondisi keuangan tersebut maka musrenbang harus menghasilkan usulan yang rill dan berorientasi pada skala prioritas, dan berbasis kebutuhan.
Selain itu kata Stef, harus mengutamakan program kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat terutama pasa sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan.
Stef mengingatkan bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus realistis berdasarkan kebutuhan rakyat.
“Isu penting yang perlu menjadi perhatian serius pada tahun 2027 juga terkait dengan alokasi belanja daerah pasca pengangkatan PPPK khususnya guru dan tenaga kesehatan,” pesannya.
Stef berharap, perlu koordinasi serius antara pemerintah pusat dan daerah dan pemerintah daerah perlu mengurangi alasan klasik keterbatasan anggaran dan sebaliknya harus memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini tutur Ketua DPRD Sikka, tentu sejalan dengan tema perencanaan pembangunan berkaitan dengan sistim lintas sektor yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu lanjutnya, perlunya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pelosok dan desa.
Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pada 2027 harus menyentuh konektivitas desa untuk mendukung distribusi perekonomian rakyat serta memperlancar layanan Pendidikan dan Kesehatan.
Di sisi lain kata dia, data menunjukkan masih banyak rakyat Kabupaten Sikka yang terbelenggu kemiskinan dan masih terdapat warga yang kurang memiliki keterampilan yang cukup.
“DPRD mendorong program prioritas tahun 2027 fokus pada pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi bagi pemuda, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, bukan sekadar rapat koordinasi,” ungkapnya.
DPRD Sikka tambah Stef, juga mendukung visi Sikka Layanan Bersih, namun, di atas itu semua,pihaknya menuntut tata kelola yang responsif, bebas dari praktik korupsi, dan transformasi digital yang memudahkan masyarakat, bukan justru menyulitkan.
Meminimalisir Terjadinya Perbedaan
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rancana Kerja Pemerintah (RKP) dan pedoman strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Stef mengharapkan dengan dasar hukum tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ini, pemerintah dapat memformulasikan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027.
Dia mengharapkan formulasi tersebut tentunya akan meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.
Disamping itu pula, akan mampu meminimalisir terjadinya ketidakpastian dan ketidakpuasan aspirasi yang tidak terpenuhi, serta meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran.
“Kegiatan ini juga berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan Rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang,” ujarnya.
Stef menekankan, didalam Musrembang terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan juga pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus untuk mencapai konsensus bersama, mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.
Lelaki asal Mapitara ini menekankan tidak bisa lagi bekerja dengan pola silo (terisolasi ) atau sendiri-sendiri.
“Pembangunan di Kabupaten Sikka tidak akan optimal jika Dinas Pertanian berjalan sendiri, Dinas Pekerjaan Umum berjalan sendiri, atau Puskesmas berjalan sendiri,” ucapnya.
Empat Poin Penting
Oleh karena itu, sesuai dengan tema Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka menekankan beberapa poin penting dalam arah kebijakan RKPD 2027.
Pertama, kata Stef, Penguatan Kapasitas Birokrasi (Reformasi Birokrasi) dimana peningkatan kapasitas SDM aparatur adalah kunci.
Dia menyebutkan, sistem yang canggih tidak akan berguna jika tidak didukung oleh kapasitas SDM yang mumpuni.
“Kita butuh birokrasi yang responsif, inovatif, dan kolaboratif. Tahun 2027, kita ingin melihat pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan bersih dari praktik korupsi,” ucapnya.
Kedua sebut Stef, Sistem Lintas Sektor yang Terintegrasi dimana DPRD Sikka mendorong pola kerja cross-cutting.
Dirinya mencontohkan penanganan stunting tidak bisa hanya dengan pemberian makanan tambahan.
Sehingga pintanya,harus didukung dengan lintas sektor, Dinas Kesehatan (dengan pelayanan Kesehatan yang optimal), Dinas PU (dukungan sanitasi/air bersih), Dinas Ketahanan Pangan (pangan lokal), dan Dinas Pemberdayaan Desa (dengan penggunaan Dana Desa).
Lanjutnya, ketiga terkait dengan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainability) dimana pembangunan tidak boleh mengorbankan masa depan generasi Sikka.
“Setiap program, terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi, wajib mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi “Sikka Lestari Hijau”,” pesannya.
Keempat kata Stef, Fokus pada Aspirasi dan Optimalisasi SIPD dimana DPRD meminta agar usulan hasil Musrenbang, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, benar-benar disaring berdasarkan prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia meminta agar dipastikan seluruh usulan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan benar untuk menjamin transparansi.
Pendekatan Politis
Ketua DPRD Kabupaten Sikka mengatakan, selaku lembaga legislatif pihaknya berkomitmen untuk mengawal jalannya Musrenbang ini agar hasil perencanaan tidak keluar dari prioritas yang telah ditetapkan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah untuk fokus pada efektivitas anggaran, setiap Rupiah APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sikka,” tuturnya.
Lembaga DPRD Kabupaten Sikka tegas Stef, berkomitmen mendorong langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan melalui pendekatan politis.
Salah satunya ucap dia, melalui penyusunan dan pengawalan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan skala prioritas pembangunan tahun 2027 terakomodir dalam APBD.
“Pokir berisi masukan prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang kemudian akan menjadi Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Darah dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan KUA- PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027,” sebutnya.
Stef mengatakan, besar harapan bahwa kegiatan musrenbang ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan dan formalitas semata.
Tetapi benar – benar dimaknai sebagai salah satu tahapan penting dalam merumuskan Rencana Pembangunan Daerah tahunan, melalui pendekatan partisipatif , pendekatan politis dan teknokratis.
Semuanya itu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan, berdasarkan skala prioritas dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Selain itu, dapat bersinergi dalam rangka membangun kabupaten sikka untuk terus ke arah yang lebih baik menuju Maumere Baru yang lebih baik,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
