LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) dan DPRD Mabar NTT, siap memperbanyak drone pertanian. Itu terkait hak-hak dasar masyarakat, dalam hal ini petani Mabar.
Demikian Bupati Mabar, Edistasius Endi, dan Wakil Ketua Dua DPRD Mabar, Sewargading S. J. Putera, secara terpisah menanggapi media ini usai ikuti sidang paripurna di DPRD Mabar di Labuan Bajo pada Selasa (3/3/2026).
“Siap, siap,” kata Bupati Endi. Namun orang nomor satu Mabar itu tidak merincinya.
Bupati Endi dimintai tanggapan terkait sedikitnya tenaga operator drone pertanian di Pemkab Mabar, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP).
Keterbatasan tenaga operator drone sepertinya membuat DTPHP Mabar sulit kabulkan permintaan petani dalam waktu bersamaan terkait penggunaan drone untuk penyemprotan obat-obatan dan pupuk cair pada tanaman pangan mereka, di antaranya padi.
Terkait hal yang sama, tenaga operator drone yang masih sedikit di Pemkab Mabar/DTPHP, Wakil Ketua Dua DPRD Mabar, Sewargading S. J. Putera, juga senada.
Kata dia, terkait operator drone akan menjadi atensi, perhatian DPRD Mabar. Apa itu masuk di APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Perubahan Tahun 2026 atau bagaimana, itu akan jadi salah satu prioritas yang dibicarakan, karena ini soal anggaran.
“Kita siap membicarakan ini di dewan. Ini salaha satu hak dasar masyarakat,” ujar Gading, sapaan akrab Sewargading S. J. Putera secara terpisah usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Mabar di Labuan Bajo pada Selasa 3 Februari 2026.
Sebelumnya Kepala Bidang Penyuluhan dan Proteksi Tanaman (PPT) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Mabar, Fransiskus Juru, mengatakan jumlah tenaga operator drone pertanian di DTPHP Mabar masih terbatas, hanya 2 orang.
Sehingga untuk melayani permintaan petani 12 kecamatan di Mabar dalam waktu bersamaan, sepertinya sulit terpenuhi. Drone di DTPHP Mabar 3 unit, sementara cukup.
Juru berharap penambahan anggaran DTPHP Mabar untuk pelatihan operator drone pertanian demi pemenuhan permintaan seluruh petani di kabupaten itu.
Penggunaan drone untuk penyemprotan obat-obatan dan pupuk cair pada tumbuhan/tanaman. Kerja drone lebih cepat, efektif, efisien, hemat tenaga, hemat air, hemat pestisida. Khusus dari Pemkab Mabar bersifat gratis, kata Juru.
Albertina Muku, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli muda Bidang PPT-DTPHP Mabar, secara terpisah, juga senada dengan Juru terkait drone setempat.
Dilansir media ini sebelumnya, Manggarai Barat menggunakan drone untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
