MAUMERE, FLORESPOS.net-Fraksi Partai Golkar MPR RI melaksanakan sarasehan nasional dengan tema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Maumere, Kamis (12/2/2026).
Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Widhi Widayat selaku Dirjen Pemeriksaan Keuangan BPK RI, Askolani selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI serta Didin Fatihudi sebagai Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya.
“Sarasehan nasional di NTT ini yang keenam dan merupakan dorongan bgai kami untuk melengkapi naskah akademis yang akan kami buat dan serahkan kepada DPR RI,” sebut Melchias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI,Kamis (12/2/2026).
Mekeng mengatakan, ini langkah awal yang disiapkan dan diharapkan nanti NTT menjadi salah satu provinsi yang bisa menerbitkan obligasi yang namanya dan programnya akan disampaikan Gubernur NTT.
Dirinya menegaskan, ini salah satu alternatif pembiayaan yang harus disiapkan, tapi tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan baik biro tentang keuangan.
“Biro ini yang akan melihat kebutuhan anggaran dan tata tertib daripada keuangan. Karena sekali kita menerbitkan obligasi kita harus patuh terhadap pembayarannya,” ujarnya.
Mekeng menerangkan, pembayaran bunga obligasi tidak boleh telat satu hari dan pembayaran pokoknya tidak boleh mundur satu hari karena itu akan menjadi default dan rating yang kurang bagus.
Anggota DPR RI 4 periode ini berharap mulai dari sekarang pemerintah daerah sudah mempersiapkan diri sehingga apabila undang-undang obligasi daerah ini sudah terbit bisa segera melakukan proses penerbitan obligasi ini.
Langkah selanjutnya mungkin pihaknya akan membuat membuat workshop yang sifatnya lebih teknis membicarakan kira-kira bentuk neraca yang seperti bagaimana dan proyeksinya harus bagaimana.
“Workshop itu nanti lebih ke arah teknisnya, kalau sekarang lebih ke arah politik anggarannya,” terang anggota Komisi XI DPR I Fraksi Partai Golkar ini.
Mekeng menargetkan dan berkeinginan agar tahun 2026 ini paling tidak sudah rancangan Undang-Undang mengenai Obligasi daerah ini bisa masuk Program Legislasi Nasional (Proleknas).
Sambungnya, target lebih muluk lagi bisa selesai tahun 2026 undang-undangnya karena surat hutang ini kita bisa melihat contoh dari surat hutang negara tinggal saja dimodifikasi untuk surat hutang obligasi daerah atau surat hutang sukuk,
“Lebih cepat lebih baik,karena ini sudah merupakan kebutuhan dan banyak daerah yang sudah siap untuk menerbitkan.Tadi kan sudah disampaikan ada aturan yang dibuat tapi belum bisa berjalan,” terangnya.
Mekeng memaparkan, daerah-daerahnya itu seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat yang sudah siap tapi undang-undangnya belum tersedia.
Ia berharap Provinsi NTT jangan ketinggalan dan tidak usah kuatir sebab anggaran di publik itu tersedia ribuan triliun.
Dirinye menegaskan, selama kita bisa tertibkan kita punya biro keuangan,governance-nya, accountablenya, transparannya,kita layak untuk bisa menerbitkan ini,
“Ada lembaga rating Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) yang akan melihat tentang kesehatan keuangan dari daerah tersebut,” jelasnya.
Mekeng mengakui sudah dari tahun 2.000 dirinya melakukan seminar tentang obligasi daerah saat dirinya menjadi anggota MPR utusan daerah.
Tetapi kata dia, mungkin waktu itu kebutuhannya belum terlalu mendesak karena sistem keuangan pada saat itu kan semua masih diberikan oleh pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tetapi sekarang kan sudah mulai diketatkan anggaran dari pemerintah pusat sehingga inilah momentumnya untuk menerbitkan obligasi daerah,” pungkasnya.
Sarasehan nasional ini dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Malchias Markus Mekeng sekaligus sebagai pembicara, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Ketua DPRD NTT Emi Nomleni.
Sarasehan nasional juga dihadiri oleh Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki serta pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT.
Hadir juga pimpinan Forkopimda, Bank NTT, pimpinan Bank Himbara, perwakilan organisasi mahasiswa, mahasiswa Kampus Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Universitas Muhammadiyah Maumere, IFTK Ledalero, pengurus DPD II Golkar Sikka dan perwakilan organisasi dan lembaga lainnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
