APH Diminta Selidiki Dugaan Warga Luar Desa Labolewa Jadi Penerima Ganti Untung - FloresPos Net

APH Diminta Selidiki Dugaan Warga Luar Desa Labolewa Jadi Penerima Ganti Untung

- Jurnalis

Kamis, 11 Desember 2025 - 06:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waduk Lamb- Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Waduk Lamb- Mbay, Kabupaten Nagekeo.

MBAY, FLORESPOS.net-Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Waduk Mbay-Lambo di Kabupaten Nagekeo, NTT, terus berjalan. Namun, sebagian warga dari tiga desa, yakni Desa Labolewa, Desa Rendu Butowe, dan Desa Ulupulu, masih menunggu pembayaran ganti untung atas tanah mereka yang digunakan untuk proyek tersebut.

Hingga saat ini, masih tersisa 127 bidang tanah yang belum dibayar oleh pemerintah, dengan total nilai ganti untung kurang lebih sekitar 70-an miliar rupiah.

Di tengah tuntutan masyarakatagar pemerintah segera menyelesaikan pembayaran ganti untung,muncul persoalan baru terkait warga penerima ganting untung tanah Waduk Mbay-Lambo.

Hassil penelusuran ditemukan nama Hairul Ikhsan pada tabel daftar nama-nama pemilik bidang tanah di Desa Labolewa yang telah diusulkan oleh BPN Kabupaten Nagekeo.

Baca Juga :  Rumahku Adalah Rumah Doa

Nomor peta bidang 550 atas nama Hairul Ikhsan, dengan luas 2.303 meter persegi dan besar ganti untung Rp 265.050.000, terdapat pada penlok 1.

Tokoh adat yang juga mantan Kepala Desa Labolewa, Marsel Ladho, menegaskan bahwa nama Hairul Ikhsan bukan warga Desa Labolewa.

“Saya pastikan nama itu bukan warga Labolewa. Kenapa nama itu bisa muncul di Labolewa? Siapa yang kasih masuk nama itu dalam peta bidang di Labolewa?” tanya Marsel Ladho, saat di konfirmasi Florespos.net, Rabu (10/12/2025).

Warga Dea Labolewa meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, siapa yang memasukkan nama orang yang bukan warga Labolewa dalam tabel pada ganti untung tersebut.

Baca Juga :  Warga Aeramo Minta Polisi Tangkap Pelaku Dugaan Penganiayaan dan Pengeroyokan

Warga Desa Labolewa, Rendu Butowe, dan Ulupulu berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan pembayaran ganti untung yang belum dibayar dan melakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel tentang dugaan penyalahgunaan nama dalam ganti untung tersebut.

Kepala BPN Belum Tahu

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo Mochamad Sauki yang dihubngi Florespos.net, Rabu (10/12/2025) mengaku belum tahu adanya nama yang dimaksud.

“Kalau bisa ke kantor ketemu dengan staf saya. Biar kita cek sama-sama. Karena saya baru di Nagekeo,” ujarnya singkat, Rabu (10/12/2025) sore.

Untuk diketahui, total bidang yang telah terbayar adalah 408 bidang, dengan total luas terbayar 376.505 Ha dan nilai ganti rugi Rp162.167.830.000.*

Penulis : Arkadius Togo

Editor : Anton Harus

Berita Terkait

‘Hidup Tak Ada Ujung’, Alumni SPP dan SPMA St Isidorus Boawae Temu Kangen di Ende
Ombudsman NTT Sarankan Perangkat Daerah Segera Benahi Standar Pelayanan Publik
Bupati Raymundus Lantik 11 Pejabat Eselon II, 6 Jabatan Belum Terisi
DLH Ende Bersihkan Drainase yang Mampet Akibat Tumpukan Sampah, Ini Imbauan ke Warga
Beras Pemda Manggarai Barat Sisa 44 Kg, Lainnya Dimakan Burung
DPRD Sikka Minta Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian
Sudah Sepekan, DLH Ende Belum Sampaikan Hasil Kajian Dampak Lingkungan Pabrik Tahu Tempe Krakatau Lokoboko
Kejari Sikka Geledah Kantor PUPR dan Setda Sikka Terkait Proyek Watergen di Desa Semparong
Berita ini 1,048 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 19:27 WITA

‘Hidup Tak Ada Ujung’, Alumni SPP dan SPMA St Isidorus Boawae Temu Kangen di Ende

Jumat, 6 November 2026 - 18:46 WITA

Ombudsman NTT Sarankan Perangkat Daerah Segera Benahi Standar Pelayanan Publik

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WITA

Bupati Raymundus Lantik 11 Pejabat Eselon II, 6 Jabatan Belum Terisi

Jumat, 6 November 2026 - 10:22 WITA

Beras Pemda Manggarai Barat Sisa 44 Kg, Lainnya Dimakan Burung

Kamis, 5 November 2026 - 19:26 WITA

DPRD Sikka Minta Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian

Berita Terbaru

Bentara Net

BENTARA NET: Keadilan Kesehatan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 10:26 WITA