Perkara Dugaan Korupsi di BRI Maumere Sudah Dilimpahkan dan Disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang - FloresPos Net

Perkara Dugaan Korupsi di BRI Maumere Sudah Dilimpahkan dan Disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang

- Jurnalis

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAUMERE, FLORESPOS.net-Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka pada Jumat 8 November 2025 telah melakukan Pelimpahan Perkara dugaan Tipikor dalam Pencairan Kredit Pinjaman di 3 unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Cabang Maumere.

Kasus dugaan korupsi pada BRI Unit Kewapante, BRI Unit Nita dan BRI Unit Paga pada Kantor Cabang BRI Maumere tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

“Pelimpahan perkara tersebut masing-masing atas nama terdakwa berinisial SM, YM, AVADL, MJ, YS, dan YD. Perkaranya sudah disidangkan dengan agenda pembacaan dakwaan kemarin dan hari ini,” sebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sikka, Armadha Tangdibali saat konferensi pers di aula Kejaksaan Negeri Sikka Selasa (9/12/2025).

Armadha menambahkan, perbuatan SM dan YM mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.376.471.078 (Satu Millar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Sedangkan perbuatan AVADL MJ. ADES (DPO) dan DDHT (DPO) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.151.809.771 (Satu Millar Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Baca Juga :  YBTS Dampingi Petani Milenial Desa Siru Manggarai Barat

“Perbuatan YS dan YD mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.164.839.894,- (Satu Millar Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),” ungkapnya.

Armadha menjelaskan, para terdakwa diduga melanggar ketentuan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Ia mengklarifikasi, dua orang yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial ADES dan DDHT status keduanya masih saksi dan pihaknya sedang berupaya agar keduanya bisa diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga :  75 Sekolah Siap Bertanding Dalam Lomba Cerdas Cermat Peringati HUT Partai Golkar di Maumere

“Dua orang ini belum jadi tersangka dan masih berstatus saksi sebab keterangannya masih dibutuhkan.Kami sudah meminta instansi lain untuk melakukan pencarian,” ungkapnya.

Terkait satu orang mantri pada BRI Unit Paga yang sampai sekarang statusnya seperti apa, Armadha menjelaskan dirinya akan obyektif dalam menangani perkara korupsi termasuk kasus di BRI.

Dirinya menegaskan, kasusnya sedang dipelajari dan khusus di BRI Unit Paga ini sampai perkaranya dilimpahkan ke Tipikor Kupang belum ditemukan perbuatan sedemikian rupa untuk menjadikannya tersangka.

“Kami akan menjadikannya tersangka kalau ada fakta-fakta di persidangan yang mendukung.Kami menempatkan orang itu pada perbuatannya dalam satu perkara.jadi kalau harus jadi tersangka maka akan jadi tersangka,” ungkapnya.

Armadha menegaskan, perkara ini ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu melalui proses yang panjang dan ada telaahan dan pendapat lalu diekspos dan dilaporkan ke pimpinan. *

Penulis : Ebed de Rosary

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

FGD Pilot Project Tata Kelola Risiko: Langkah Strategis Penguatan Keselamatan Pariwisata Labuan Bajo
Ancaman Serius Akses Bagi Warga, Jalan Penghubung Lintas Utara-Selatan Flores Timur Tertimbun Material Lahar Dingin Lewotobi
Bupati Sikka Terbitkan Surat Edaran Gerakan 30 Menit Membaca, Wisata Literasi dan Sains
Hari Kartini di Kaki Gunung Lewotobi–‘Kebangkitan Perempuan Hebat Ile Bura’
Forum Anak Daerah Dukung Ngada Menjadi Kabupaten Layak Anak
Pemda Sikka Dapat Bantuan Pembangunan 100 Rumah Melalui Skema BSPS
Polres Ende Gelar Latihan Sistem Pengamanan Mako
Nagekeo Dapat Dana Pusat untuk Bangun Sekolah Rakyat dan SMA Katolik, Lahan 10 Ha Sudah Dihibahkan
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 22:17 WITA

FGD Pilot Project Tata Kelola Risiko: Langkah Strategis Penguatan Keselamatan Pariwisata Labuan Bajo

Rabu, 22 April 2026 - 20:41 WITA

Ancaman Serius Akses Bagi Warga, Jalan Penghubung Lintas Utara-Selatan Flores Timur Tertimbun Material Lahar Dingin Lewotobi

Rabu, 22 April 2026 - 19:39 WITA

Bupati Sikka Terbitkan Surat Edaran Gerakan 30 Menit Membaca, Wisata Literasi dan Sains

Rabu, 22 April 2026 - 14:56 WITA

Hari Kartini di Kaki Gunung Lewotobi–‘Kebangkitan Perempuan Hebat Ile Bura’

Rabu, 22 April 2026 - 13:35 WITA

Pemda Sikka Dapat Bantuan Pembangunan 100 Rumah Melalui Skema BSPS

Berita Terbaru

Maria Lidia Ene

Opini

Merawat Kesehatan Mental Melalui Konseling Individu

Rabu, 22 Apr 2026 - 20:28 WITA