LABUAN BAJO, FLORESPOS.net -Ancaman pengangguran massal di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) NTT dikhawatirkan bakal terjadi 2026, khusus jasa konstruksi.
Konon DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik 2026 buat semua daerah, tak terkecuali Mabar, dikurangi besar-besaran oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
Setidaknya hal itu dampak kebijakan efisiensi dari Pempus, pengurangan dana transfer untuk daerah, termasuk Mabar. Jika terjadi, ancaman pengangguran massal di Mabar dikhawatirkan bakal terbuka lebar 2026, khusus terkait jasa konstruksi.
Demikian Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Mabar, Martinus Mitar, menanggapi Florespos.net baru-baru ini di Labuan Bajo.
Kata dia, efisiensi menyebabkan dana transfer mengalami kekurangan, maka semua daerah menjadi kesulitan untuk melokasikan anggaran pembelajaan.
Resiko/dampak paling terasa efisiensi, katanya, anak-anak teknik di Mabar yang bekerja sebagai konsultan, pengawas. Perusahaan-perusahaan kecil, sekian ratus CV yang ada di Manggarai Barat juga akan mengalami nasib serupa. Pekerjaan irigasi, jalan, jembatan dan pekerjaan infrastruktur lain jumlahnya sudah terbatas.
“Yang selama ini profesi tukang, kerja di proyek-proyek pemerintah bisa tidur. Buruh kasar di proyek juga begitu. Mereka tidak dapat uang karena tidak ada kerja. Keluarga mereka ikut menderita,” kata Mitar.
Dana transfer daerah Tahun 2026 untuk semua daerah di Indonesia sepertinya hanya untuk jatah gaji ASN, termasuk di Mabar. Sedangan untuk pembangunan/pekerjaan fisik berkurang jauh dari sebelum-sebelumnya, kata Mitar.
Menurut Mitar, jalan keluar atau solusi atasi ini yakni Pempus kembalikan kebijakan visi-misi Pemerintah Daerah (Pemda) yang “dijanjikan”saat kampanye Pilkda beberapa waktu lalu, termasuk di Mabar. Pempus memastikan anggaran, gelontorkan dana pusat untuk pembangunan fisik di daerah-daerah.
Terkait ini, masih eks Ketua DPRD Mabar 2019-2024 itu, pada masa efisiensi di Manggarai Barat kalau bisa menghasilkan 50 paket proyek dalam 1 tahun. Itu bisa menolong banyak warga Mabar di jasa konstruksi khususnya.
Anggota DPRD Mabar yang lain, juga hampir senada dengan Mitar. Mereka antara lain Rofinus Rahmad, Bernadus Ambat, dan Antonius Aron.
Kata mereka, sebelumnya dana pembangunan fisik/ infrastruktur di Mabar kurang lebih Rp100 miliar/tahun. Tetapi 2026 mungkin tersisa hanya sekitar Rp30 miliar.
Dengan begitu, ancaman pengangguran di Mabar 2026 di jasa kontruksi khususnya bisa tinggi, kata mereka.
Wakil Bupati Mabar, Yulianus Weng, secara terpisah mengatakan, dana transfer daerah Tahun 2026 untuk semua daerah di Indonesia berkurang, termasuk Mabar.
Dana transfer tersebut kebanyakan hanya untuk gaji ASN, yaitu PNS dan P3K. Untuk pembangunan fisik sudah berkurang, ungkap Wabup Weng menanggapi media ini. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Anton Harus
