Banyak Tanah Terlantar, PBB Kecamatan Komodo Tunggak Rp18 Miliar

- Jurnalis

Sabtu, 1 Februari 2025 - 14:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari kiri ke kanan: Ali Sehidun (DPRD Mabar), Sewargadi S. J. Putera (DPRD Mabar), Martin M. irwandi (Camat Komodo Mabar), dan Martinus Mitar (DPRD Mabar).

Dari kiri ke kanan: Ali Sehidun (DPRD Mabar), Sewargadi S. J. Putera (DPRD Mabar), Martin M. irwandi (Camat Komodo Mabar), dan Martinus Mitar (DPRD Mabar).

LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Tunggakan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) tingkat  Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp18 miliar. Di kecamatan ini juga banyak tanah terlantar

Camat Komodo, Martin M. Irwandi mengungkapkan itu di Labuan Bajo belum lama berselang.

Pada kesempatan tersebut juga ada  sejumlah Anggota DPRD Mabar, di antaranya Sewargading S. J. Putera (Wakil Ketua DPRD Mabar), Martinus Mitar,  dan Ali Sehidun.

Menurut Camat Irwandi, tunggakan PBB Rp18 miliar itu sudah berlangsung sekitar 7 tahun, yaitu sejak 2017-2024. Tunggakan untuk 1 kelurahan.

Baca Juga :  Pemkab Mabar Diminta Tuntaskan Program Proritas dan Stategis

Masih Camat Irwandi, salah satu sebab penunggakan PBB di Kecamatan Komodo selama ini karena pemilik lahannya tinggal di luar daerah, di luar Mabar, di luar Labuan Bajo. Tanah-tanah itu “terlantar”. Ini yang membuat kesulitan pemerintah untuk  menagih PBB, katanya.

Persoalan lain terkait PBB, banyak tanah masyarakat di Kecamatan Komodo yang sudah berpindah tangan, jual beli, tetapi tagihan obyek pajaknya masih di pemilik sebelumnya. Pada sisi lain, pemilik lahan terbaru (pembeli) tinggal di luar daerah. Ini juga menyulitkan penagihan pemerintah atas obyek pajak tersebut.

Baca Juga :  Empat Dermaga di Manggarai Barat Rusak Berat

“Saya punya niat mengajak dewan agar sama-sama turun di masyarakat sosialisasikan ini, sekaligus mereka bersikap saat itu terhadap persoalan ini,” kata Camat Irwandi.

Selain itu, camat Irwandi juga punya niat menginventaris semua lahan yang terlantar di Kecamatan Komodo dalam kaitan PBB. Di antaranya di wilayah selatan (Kecamatan Komodo). Semua ini mendorong peningkatan PAD di Mabar.

Senada dilantangkan Wakil Ketua II DPRD Mabar, Sewargading S. J. Putera.

“Wilayah selatan itu banyak wajib pajak yang bandel. Jadinya desa yang jadi korban, “ komentar Gading.

Penulis : Andre Durung

Editor : Anton Harus

Berita Terkait

Setelah Putusan Dismissal MK, Bupati Edi Pastikan Pelantikan 20 Februari di Jakarta
PPMAN Audience dengan Wamen HAM RI Bahas Konflik Agraria Nangahale
Nasabah Pensiunan Apresiasi Pelayanan Kesehatan Gratis BRI Tangge Lembor
Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar
Pesantren Alam Tahfidzul Qur’an Kolong Manggarai Barat Terpilih Sebagai Pesantren Sehat 2025
BRI Reo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Nasabah Pensiunan
Guru di Ende Harus Gotong Sepeda Motor Lewati Banjir Demi Anak Didiknya
Pemkab Manggarai Barat Dukung Peledakan Jalan Bukit Lancang, Gunawan Jangan Rusak Jalan Lain
Berita ini 118 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 19:45 WITA

Setelah Putusan Dismissal MK, Bupati Edi Pastikan Pelantikan 20 Februari di Jakarta

Jumat, 7 Februari 2025 - 19:12 WITA

PPMAN Audience dengan Wamen HAM RI Bahas Konflik Agraria Nangahale

Jumat, 7 Februari 2025 - 18:28 WITA

Nasabah Pensiunan Apresiasi Pelayanan Kesehatan Gratis BRI Tangge Lembor

Jumat, 7 Februari 2025 - 14:55 WITA

Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar

Jumat, 7 Februari 2025 - 14:03 WITA

Pesantren Alam Tahfidzul Qur’an Kolong Manggarai Barat Terpilih Sebagai Pesantren Sehat 2025

Berita Terbaru


Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat ditemui di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Nusa Bunga

Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar

Jumat, 7 Feb 2025 - 14:55 WITA