KUPANG, FLORESPOS.net-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih sebagai tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Pertemuan tingkat nasional tersebut akan diselenggarakan pada Juni 2025.
Penetapan WALHI NTT sebagai tuan rumah PNLH 2025 tersebut diputuskan setelah Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi memresentasikan kesediaan NTT sebagai tuan rumah.
PNLH merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam empat tahun untuk Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional dan panitia-panitia adhoc yang dibentuk oleh Forum Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH).
PNLH merupakan forum untuk mengevaluasi kegiatan WALHI selama satu periode, merumuskan strategi kebijakan dasar WALHI, Menetapkan dan Mengesahkan amandemen statuta WALHI.
Peserta yang hadir dalam PNLH ini ialah semua Lembaga Anggota dan Eksekutif Daerah di seluruh Indonesia yang memiliki hak bicara dan hak jawab.
“NTT terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan nasional lingkungan hidup yang sedianya akan dilaksankan pada Juni 2025,” kata Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi dalam keterangan tertulis yang diterima Florespos.net, Sabtu (8/6/2024) malam.
Hal itu disampaikan Umbu Paranggi usai presentasi di hadapan jajaran Eksekutif Nasional WALHI dan utusan Eksekutif Daerah WALHI seluruh Indonesia dalam forum Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) di Banten, Sabtu (8/6/2024). Forum tersebut dihadiri utusan seluruh WALHI se-Indonesia.
KNLH merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan satu tahun sekali untuk mengevaluasi sekaligus perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian selama satu tahun.
Selain itu, KNLH juga menetapkan waktu, tempat, peserta, panitia pengarah, panitia pelaksana Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup dan penentuan criteria calon Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional.
Umbu Paranggi menjelaskan, salah satu alasan Provinsi NTT dipilih sebagai tuan rumah PNLH, karena tengah menjadi sasaran proyek pembangunan berskala besar baik di sektor pariwisata, infrastruktur, perkebunan monokultur hingga pertambangan dan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masif saat ini.
“Momentum ini juga menjadi sarana untuk menyatakan kepada Negara dan publik bahwa pembenahan pembangunan ke Timur Indonesia, terkhususnya ke Negeri Kepualauan Selatan Indonesia ini tidak semata untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan melalui skema pembangunan yang rakus lahan dan berdampak pada konflik perampasan lahan kepada masyarakat adat.”
“Tetapi sejatinya kita mendorong untuk lahirnya kebijakan politik pembangunan yang berkelanjutan dan mengutamakan keadilan ekologi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi,” terang Umbu Paranggi.
Umbu Paranggi mengungkapkan perasaan bahagia atas keputusan KNLH itu. Dia juga meminta seluruh jajarannya untuk menyiapkan diri agar mampu memberikan yang terbaik dalam pertemuan lingkungan hidup terbesar di Indonesia tersebut.
“Kita berbahagia untuk hasil keputusan ini. Mari kita siapkan diri memberikan yang terbaik,” tutup Umbu Paranggi. *
Penulis: Wentho Eliando I Editor: Anton Harus
