WAINGAPU, FLORESPOS.net-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melontarkan kritik keras terhadap Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur.
Pasalnya, WALHI menilai Polres Sumba Timur tidak transparan dan terkesan mandek dalam menangani kasus tambang emas ilegal di wilayah penyangga Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
Dalam rilisnya Senin (20/4/2026), WALHI NTT mengatakan, sebelumnya, Polres Sumba Timur diketahui telah mengamankan sejumlah pelaku tambang emas ilegal. Namun hingga hari ini, tidak ada kejelasan kepada publik mengenai perkembangan proses hukum kasus tersebut.
“Status para pelaku, sejauh mana proses penyidikan berjalan, serta apakah ada pengungkapan jaringan yang lebih besar semuanya tidak pernah disampaikan secara terbuka,” sebut Divisi Hukum WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, Senin 920/4/2026).
Yulianto mengatakan, WALHI NTT menilai situasi ini sebagai bentuk kegagalan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Pihaknya melihat ada indikasi kuat bahwa penanganan kasus tambang emas ilegal ini berjalan tidak transparan dan cenderung mandek.
“Publik berhak tahu: sudah sejauh mana proses hukum berjalan?. Siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka?.Apakah ada aktor besar di balik praktik ini yang disentuh hukum atau justru dilindungi?,” tegasnya.
Yulianto menegaskan, WALHI NTT mengingatkan bahwa tambang emas ilegal di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan serius yang mengancam sumber air, ketahanan pangan, serta keselamatan masyarakat Sumba Timur secara luas.
Ketidakjelasan penanganan kasus ini dinilai berbahaya karena memberikan ruang bagi pelaku untuk kembali beroperasi dan melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
Selain itu, mengindikasikan potensi pembiaran atau lemahnya komitmen penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Jika aparat penegak hukum tidak mampu atau tidak serius menuntaskan kasus ini secara terbuka, maka wajar publik mempertanyakan integritas dan keberpihakan institusi kepolisian. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pelaku yang memiliki modal dan jaringan,” ungkapnya.
Yulianto menyebutkan, WALHI NTT dengan tegas mendesak Polres Sumba Timur untuk segera membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus kepada publik.
Polres Sumba Timu juga diminta menyampaikan jumlah tersangka, pasal yang dikenakan, serta tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
Mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual dan pemodal di balik tambang ilegal dan menjamin tidak ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
WALHI NTT juga menegaskan akan terus memantau dan mengawal kasus ini, serta tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum di daerah.
“Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan merupakan satu-satunya jalan untuk menghentikan perusakan lingkungan yang semakin meluas di Sumba Timur,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
