BAJAWA, FLORESPOS.net-Anggota DPRD Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd dan warga Desa Benteng Tawa I membahas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai pemekaran Kecamatan Riung Barat.
Pembahasan itu berkembang saat Anggota DPRD Bosko Ponong melaksanakan reses persidangan III dalam rangka pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD Ngada Tahun Anggaran 2024, Senin (18/12/2023) di desa setempat.
Hadir dalam kegiatan reses ini, para kepala desa, penjabat kepala desa, pimpinan BPD dan Anggota, Perangkat Desa, kepala Dusun, Ketua RT, para kepala sekolah, kepala puskesmas, dan stakeholders yang ada di wilayah Benteng Tawa Raya.
Pada saat reses itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada ini menggandeng staf dari Bagian Administrasi Pemerintahan dan Umum (APU) Setda Ngada, Aris Nono guna sama-sama mensosialisasikan pemekaran sebuah wilayah kecamatan.
Bosko Pong pada kesempatan itu menyampaikan reses saat ini dirinya dengan sengaja mengundang Bagian APU Setda Ngada guna mensosialisasikan materi-materi tentang pemekaran sebuah wilayah kecamatan.
Dari aspek regulasi tentang pemekaran sebuah kecamatan tetap merujuk pada UU No: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No: 17 tahun 2017 tentang Kecamatan.
“Khusus kita di Benteng Tawa raya pasti sangat merindukan pemekaran sebuah wilayah kecamatan. Saat ini jumlah desa dan potensi lain sudah sangat mendukung pemekaran,” kata Bosko, Anggota DPRD Dapil Riung dan Riung Barat.
Sementara Kepala Bagian APU Setda Ngada yang diwakili Staf APU Aris Nono menyampaikan spirit pemekaran wilayah kecamatan harus muncul dari akar rumput.
Pemerintah tingkat kabupaten tentunya akan menghormati dan menghargai sekecil apapun aspirasi masyarakat yang masuk ke meja pemerintah bersama DPRD dan tentunya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aris menjelaskan bahwa sesuai PP No: 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan prinsip yang harus di penuhi, yakni status lokasi tanah untuk pembangunan kantor camat tidak boleh bermasalah, jumlah desa minimal 10 desa, dan usia kecamatan induk minimal sudah lima tahun.
“Jumlah desa minimal 10 desa, usia kecamatan induk minimal lima tahun, dan status tanah untuk pembangunan kantor camat tidak bermasalah. Jika ini sudah terpenuhi, maka pemerintah khsusus Bagian APU siap bantu fasilitasi dokumen dan kajian teknis di lapangan,” tutur Aris.
Menanggapi hal yang disampaikan, Anggota BPD Benteng Tawa Wihelmus P. Rembung mengkritisi bahwa pemerintah kabupaten harus merasa wilayah Kecamatan Riung Barat sangat luas dari aspek topografi dan jangkauan pelayanan pemerintah kecamatan kepada masyarakat.
“Bupati harus melihat bahwa pemekaran kecamatan di wilayah Riung dan Riung barat adalah keharusan karena jangkauan pelayanan yang terlalu jauh,” tegas Wempi Rembung.
Anggota DPRD Ngada Bosko Ponong pada kesempatan itu langsung menyimpulkan dengan membentuk Forum Pemekaran Kecamatan Riung Barat. Ketua forum, yakni Wihelmus P. Rembung dan sekretaris Benyamin Djapi.
Bosko Ponong berharap agar forum mulai melakukan sosialisasi tentang pemekaran kecamatan tersebut di wilayah Benteng Tawa Raya. *
Penulis: Wim de Rozari I Editor: Wentho Eliando
