ENDE, FLORESPOS.net-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ende secara terbuka menyatakan merebut kursi pimpinan DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.
Target tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PKB Ende, Yulius Cesar Nonga kepada wartawan di sela-sela kegiatan Pelantikan DPC, Pengukuhan DPAC dan Muskercab di Aula Bina Kerahiman Ende, Selasa (20/10/2026) siang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPP PKB, Dipo Nusantara Pua Upa, Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi dan anggota DPRD NTT, Angela Mercy Piwung.
Politisi PKB yang akrab disapa Yoran ini mengatakan target besar ini didasarkan pada modal politik yang kuat serta langkah konsolidasi mesin partai yang masif di tingkat akar rumput.
Dikatakannya setelah kegiatan ini agenda selanjutnya dari PKB Ende yaitu pembentukan pengurus ranting di semua desa dan kelurahan. Agenda ini ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Yoran mengatakan penguatan internal ini dengan tujuan merebut kursi pimpinan di lembaga DPRD Ende pada Pileg 2029.
“Kita ingin mengembalikan masa keemasan dari PKB di legislatif DPRD Ende karena PKB pernah berada pada posisi pimpinan. Target kami di 2029 adalah mengembalikan kursi pimpinan yang pernah kami tempati,” katanya.
Untuk capai target ini maka akan dilakukan pemetaan kader- kader internal yang berpotensi untuk masuk pada kontestasi Pileg. PKB Kabupaten Ende akan memulai dengan pencalegan dini untuk melihat komposisi di setiap dapil.
“Kita sudah targetkan kursi pimpinan maka kita akan berjuang meraih kursi di setiap dapil dan bahkan ada dapil tertentu yang kita harus kerja keras untuk meraih dua kursi,” tegas Yoran.
Dikatakannya keberhasilan PKB mengamankan tiga kursi di DPRD Ende dan membentuk satu fraksi menjadi fondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh.
“Capaian tersebut menjadi pijakan bagi DPC untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan konsolidasi partai di seluruh wilayah Kabupaten Ende,” ujar Yoran.
Kata Yoran, target merebut kursi pimpinan DPRD pada 2029 bukan hal yang mustahil jika seluruh kader bergerak secara terstruktur.
Untuk itu, kata Yoran uji kelayakan tidak boleh sekadar menjadi formalitas pembentukan pengurus, melainkan harus menjadi alat gerak partai yang nyata hingga ke tingkat kecamatan dan desa.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
