RUTENG, FLORESPOS.net – Semua sekolah di Manggarai, NTT telah diinstruksikan untuk membuka akses sekolah untuk anak-anak inklusif alias berkebutuhan khusus.
Hal itu dilakukan sebagai implementasi undang-undang yang berlaku di negeri ini agar semua anak bangsa mendapat hak akan pendidikan sama, adil, dan merata.
Ketika berbicara di hadapan ratusan guru sekolah dasar (SD), dan unsur lembaga swadaya masyarakat pada pembukaan Bimtek Pendidikan Inklusif di Ruteng, Kamis (2/11/2023), Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Frans Gero menyinggung soal kondisi riil pendidikan anak berkebutuhan khusus di Manggarai.
“Sejak awal telah disampaikan bahwa semua sekolah harus beri akses pendidikan untuk anak-anak inklusif. Pelaksanaan, itu yang jadi soal,” katanya.
Perintah itu merupakan amanat undang-undang. Karena itu, harus dilaksanakan pada semua satuan pendidikan di Manggarai.
Mengapa? Semua warga negara harus mendapat hak yang sama, termasuk dalam mendapatkan pendidikan.
Tidak boleh ada diskriminasi di antara sesama anak bangsa dalam mendapatkan akses pendidikan.
Menurutnya, memang selalu ada soal ikutan dengan pendidikan inklusif ini, yakni soal guru. Gurunya khusus. Guru kategori itu yang memang masih sangat terbatas dan bahkan tidak ada di sekolah-sekolah.
Karena itu, Bimtek ini penting sekali untuk menuntun guru-guru agar mewujudkan pendidikan inklusif di sekolahnya.
Untuk kepentingan itu, , Dinas Pendidikan juga berupaya membangun diskusi dengan Unika St. Paulus Ruteng agar ke depan membuka program pendidikan inklusif ini.
Kadis Frans Gero juga menyentil soal output pendidikan inklusif. Artinya harus dipikirkan juga pekerjaan yangp tidak saja pada lembaga pemerintah, juga swasta atau pekerjaan apa saja.
“Kalau test ASN atau PPK baiknya tetap ada itu formasinya. Dan, untuk tenaga honorer juga ada, mereka juga harus diberi kesempatan,” katanya.
Jika demikian, maka ada kesinambungan antara pendidikannya, output, dan penyerapannya di dunia kerja.
Sebelumnya Ketua Panitia, ibu Dewi mengatakan, Bimtek sengaja diadakan agar sekolah-sekolah tahu persis apa yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.
“Jadi, yang didapat selama kegiatan ini adalah hal-hal teknis yang harus dan bisa dibuat di sekolah sehingga semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang sama,” katanya. *
Penulis: Christo Lawudin/Editor: Anton Harus
