BAJAWA, FLORESPOS.net-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngada, NTT, menggandeng para pekerja media yang bertugas di wilayah tersebut melakukan Media Gathering pada Rabu (18/10/2023).
Media Gathering yang berlangsung di Hotel Korina Bajawa ini menghadirkan pemateri tunggal Wim de Rozari, wartawan Florespos.net.
Salah satu wartawan senior di Ngada ini membawakan materi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Menyongsong Pemilu 2024.
Pada kesempatan itu, sejumlah wartawan beserta Komisioner Bawaslu dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngada banyak berdiskusi tentang Politik Uang yang masih menjadi persoalan dalam kegiatan Pesta Demokrasi.
Ketua Bawaslu Ngada, Yanto Ndiwal mengatakan, isu tentang uang merupakan modal politik memang cukup kuat tetapi untuk mendeteksi uang menjadi hal politik penting sungguhlah sulit.
Kategori politik uang melibatkan banyak pihak, terstruktur dan sistematis. Untuk itu, pengawasan partisipatif sungguh dikedepankan. Dimana masyarakat menyadari bahwa politik uang tidak dibenarkan dalam Pemilu.
Juga, sosialisasi semaksimal mungkin kepada masyarakat dan Bawaslu mempunyai Flayer yang juga diharapkan wartawan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat.
Bawaslu, kata dia, menyadari bahwa persoalan politik uang tidak hanya menjadi pekerjaan Bawaslu namun semua komponen termasuk Pers.
Salah satu wartawan, Aurelius Doo dari WBN mengatakan untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas maka salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius adalah politik uang.
Dijelaskan, Pemilu 2024 dengan masa kampanye yang pendek sekitar 70 hari lebih maka sangat berpotensi terjadinya money politik.
Kata dia, durasi kampanye yang pendek tersebut membuat para peserta Pemilu membutuhkan energi uang sebagai amunisi agar bisa terpilih sehingga rawan politik uang.
Dalam konteks politik uang peran Bawaslu sebagai pengawas juga pers sebagai pengawas harus mampu meminimalisir potensi Pemilu yang sarat politik uang.
Bawaslu dan Pers, katanya, harus membangun pemahaman yang sama kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan pengawasan bersama ini merupakan sebuah kekuatan yang harus dilakukan terutama membangun semangat masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif.
Anggota Bawaslu Ngada Sebastianus Fernandez mengatakan money politik biasanya juga dimainkan oleh kelompok yang disebut tim atau perorangan sebagai perpanjangan tangan dari calon itu sendiri.
Selain itu, bisa juga dilakukan melalui keluarga calon itu sendiri dengan cara membagi-bagikan uang dan meminta untuk memilih calon yang bersangkutan.
Temuan terhadap pelanggaran politik uang (money politik), maka Bawaslu akan mengambil tindakan termasuk dilakukan pleno apakah memenuhi syarat atau tidak di mana apabila memenuhi syarat akan berkoordinasi dengan Gakumdu untuk membedah bersama kasus tersebut.
Bersama Polisi maupun Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu akan mendalami berdasarkan saksi dan bukti tentunya akan diproses.
Saksi yang dimaksudkan adalah orang yang melihat melihat langsung kejadian tersebut dan tidak mendengarkan pembicaraan dari orang. Yang memberi dan penerima dengan bukti-bukti yang kuat akan dikenakan pasal pidana.
Anggota Bawaslu Ngada lainnya Iwan Niku mengatakan seorang calon legislatif ataupun kepala daerah bila melakukan kegiatan politik uang maka bisa berakibat tidak ada keseriusan untuk berjuang bagi kepentingan rakyat.
Hal itu, menurut dia, dikarenakan karena biaya politik yang dikeluarkan kepada masyarakat dianggap telah selesai.
Pendidikan politik yang diajarkan juga sungguh sangat tidak elok dan merusak tatanan demokrasi untuk itu masyarakat diminta untuk menentukan pilihannya bukan karena faktor politik uang namun harus lebih fokus pada kualitas calon pemimpinnya.
Wim de Rozari, Wartawan Florespos.net mengatakan pentingnya pengawasan Pemilu terutama pada masa kampanye yang berpotensi terjadinya pelanggaran.
Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel dan efektif serta efisien yang mana larangan-larangan kampanye wajib di ikuti oleh peserta Pemilu.
Kampanye pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 diharapkan semua pihak termasuk Bawaslu dan Pers itu sendiri dapat bergandengan tangan melakukan pengawasan guna menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh berkualitas.
Dikatakannya, bahwa kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.
Media Gathering tersebut selain Komisioner Bawaslu Kabupaten Ngada, staf sekretariat Bawaslu Ngada diikuti oleh 7 orang wartawan, yakni Wim de Rozari dari Florespos.net, Oris Goti dari Tribun Flores dan Pos Kupang, Leksi Nunu dari TVRI, Elpin Basan dari NTV, Saver Bhula dari Timex dan Belmin Radho dari Ekora NTT. *
Editor: Wentho Eliando
