Begini Isi Aturan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas DPRD yang Diteken Jokowi - FloresPos Net

Begini Isi Aturan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas DPRD yang Diteken Jokowi

- Jurnalis

Senin, 18 September 2023 - 11:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, FLORESPOS.net-Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 September 2023.

Perpres No 52 tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan yang ada di Perpres 33 tahun 2020. Dalam aturan terbaru antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 3A.

“Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil),” bunyi pasal 3A ayat (1), dikutip dari detikcom, Minggu (17/9/2023).

Baca Juga :  Presiden Jokowi Jadi ke Nagekeo, Forkompimda Gelar Rapat Persiapan Penyambutan

Sementara itu, pasal 3A ayat (2) menjelaskan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Adapun ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

Lalu, ketentuan ayat (2) pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut.

Baca Juga :  Dana Tamsil Guru PPPK di Ngada Sudah Ditransfer Pempus

“Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga,” tulis pasal 4 ayat (1).

“Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi pasal 4 ayat (2). *

Redaksi

Berita Terkait

Peringati Sumpah Pemuda ke-98, Pemuda Sikka Diminta Teladani Semangat 1928
Empat Pelajar SMAN 2 Maumere Lolos Mengikuti Festival Sains Nasional di Bandung
Longsor Terjadi di Bola, Wabup Sikka Himbau Warga Selalu Waspada
Camino de Flores Tutup Perjalanan Ziarah 70 Kilometer, Tinggalkan Jejak Kepedulian bagi Flores
Dari Seminar Nasional: STIPAS St. Sirilus Ruteng Bangun Komitmen Teknologi Harus Disertai Etika, Integritas Akademik, dan Penghormatan Martabat Manusia
Warga Keluhkan Limbah dan Bau dari Industri Tahu Tempe Milik Krakatau di Lokoboko
Banyak Irigasi Tanah, Tanaman Padi di Manggarai Barat Alami Kekeringan
Kekeringan ‘Memaksa’ Manggarai Barat Kehilangan Produksi Padi 423,4 Ton
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:20 WITA

Peringati Sumpah Pemuda ke-98, Pemuda Sikka Diminta Teladani Semangat 1928

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:54 WITA

Empat Pelajar SMAN 2 Maumere Lolos Mengikuti Festival Sains Nasional di Bandung

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:51 WITA

Longsor Terjadi di Bola, Wabup Sikka Himbau Warga Selalu Waspada

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:36 WITA

Camino de Flores Tutup Perjalanan Ziarah 70 Kilometer, Tinggalkan Jejak Kepedulian bagi Flores

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:08 WITA

Warga Keluhkan Limbah dan Bau dari Industri Tahu Tempe Milik Krakatau di Lokoboko

Berita Terbaru

Nusa Bunga

Longsor Terjadi di Bola, Wabup Sikka Himbau Warga Selalu Waspada

Rabu, 28 Okt 2026 - 19:51 WITA