ENDE, FLORESPOS.net – Kasus Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat ini sudah menjadi perhatian publik. Menurut data dari KKP- PMP) saat ini sekitar belasan ribu orang pekerja migran Indonesia asal Ende, Flores- NTT bekerja di luar negeri.
Belasan ribu PMI asal Ende sebagian besarnya bekerja sebagai buruh kasar dan berangkat ke luar negeri melalui jalur non prosedural. Pada rentang waktu tahun 2023 sebanyak 12 orang sudah meninggal dan dipulangkan ke Ende.
Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung Ende, RD. Reginald Piperno pada aksi memperingati hari anti humantraficking, Minggu (30/7/2023) mengatakan TPPO masih terjadi karena masalah ini masih dianggap sepele dan belum menjadi masalah bersama.
“Perdagangan orang itu masih terjadi karena kendala yang kita hadapi saat ini yaitu masalah ini belum dianggap sebagai persoalan kemanusiaan. Kita masih menganggap sepele dengan persoalan ini,” kata RD Perno.
Pastor Perno mengatakan bahwa saat ini sekitar belasan ribu orang Ende bekerja di luar negeri dan paling banyak dari wilayah Ende Barat, Ende dan Nangapanda.
Pastor yang sering mengujungungi pekerja migran di Malaysia itu mengatakan sebagian besar PMI di sana bekerja sebagai buruh kasar seperti di perkebunan kelapa sawit dan pekerjaan buruh kasar lainnya.
” Saya sering berkunjung dan di sana mereka bekerja sebagai buruh kasar dan hampir tidak ada yang bekerja di sektor industri. Mereka sering dikejar oleh aparat di sana karena tanpa prosedur,” katanya.
Pastor Perno juga mengatakan bahwa dari kunjungan tersebut dirinya mengetahui faktor penyebab mereka merantau karena himpitan ekonomi, minimnya lapangan kerja dan gaya hidup.
“Kebanyakan mereka merantau karena faktor ekonomi, lapangan pekerjaan dan juga gaya hidup. Mereka lihat orang pulang merantau dengan penampilan berbeda akhirnya tertarik mengikuti m,” kata RD Perno.
Ketua KKP PMP Keuskupan Agung Ende juga mengatakan bahwa dalam rentang waktu tahun 2023 sebanyak 12 orang PMI sudah meninggal di perantauan. Dari 12 orang tersebut 10 orang non prosedural dan dua orang prosedural. Saat ini masih ada satu orang PMI asal Ende dari Kecamatan Kotabaru yang sedang diperjuangkan untuk pulang ke kampung halamannya.
RD Perno juga mengatakan peran pemerintah masih lemah menangani kasus humantraficking padahal pemerintah bertugas melindungi warganya.*
Penulis Willy Aran/Editor: Anton Harus
