ENDE, FLORESPOS.net-Protes dan tuntutan dari petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas tunggakan gaji lima bulan yang belum dibayar oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari DPRD Ende.
Fraksi Demokrat secara terbuka menyatakan akan memberikan bantuan hukum jika pemerintah tidak merealisasikan pembayaran gaji petugas kebersihan.
Ketua Fraksi Demokrat, Mahmud Djega saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tunggakan gaji petugas kebersihan, Senin (12/6/2023) mengatakan, Fraksi Demokrat mendukung perjuangan petugas kebersihan menuntut haknya.
Anggota DPRD Ende yang akrab disapa Bento ini menegaskan Fraksi Demokrat siap melakukan advokasi dan menyiapkan tim hukum membantu menuntaskan persoalan yang dihadapi petugas kebersihan yang berjuang menuntut haknya.
“Fraksi Demokrat siap advokasi dan siapkan tim hukum laporkan masalah ini ke penegak hukum,” katanya.
Bento mendesak pemerintah agar segera membayar tunggakan gaji 70 petugas kebersihan karena mereka telah bekerja.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Ende, Maxi Mari kepada wartawan mengatakan bahwa Partai Demokrat peduli dan prihatin dengan petugas kebersihan karena memperjuangkan hak dasarnya sebagai pekerja yang telah bekerja.
“Ini hak dasar mereka yang harus dipenuhi. Partai Demokrat peduli dengan persoalan ini. Melalui wakil partai di DPRD Ende, partai Demokrat menyatakan komitmen mendukung perjuangan petugas kebersihan,” kata Maxi Mari.
Diberitakan sebelumnya, perjuangan petugas kebersihan di DLH Kabupaten Ende, yang menuntut pemerintah membayar tunggakan gaji lima bulan mulai menemui titik terang.
DPRD Ende melalui Komisi III mendukung dan menyetujui usulan pemerintah untuk menyiapkan anggaran membayar tunggakan tersebut.
Sikap dukungan dari DPRD Ende itu disampaikan oleh ketua komisi III DPRD Ende, Sabri Indra Dewa saat RDP dengan OPD terkait membahas tunggakan gaji petugas kebersihan, Senin (12/6/2023) siang. Rapat ini juga dihadiri oleh petugas kebersihan.
Staf Ahli dan mantan Plt Kepala DLH, Kanis Se mengatakan usulan tambahan anggaran untuk pembayaran tunggakan gaji itu sudah disampaikan kepada Bupati Ende.
Pemerintah melalui DLH Ende mengusulkan tambahan anggaran Rp 385 juta untuk membayar tunggakan gaji tersebut melalui mekanisme kontrak perorangan di DLH Ende.
“Kami sudah menyampaikan kepada bapak bupati dan disetujui untuk usulan tambahan anggaran pembayaran tunggakan gaji petugas kebersihan,” katanya.
Anggota DPRD Ende, Mahmud Djega dan Chairul Anwar meminta agar pemerintah segera membayar tunggakan tersebut karena telah mempekerjakan orang.
Mahmud Djega yang biasa disapa Bento mengatakan jika pemerintah tidak membayar maka fraksi Demokrat DPRD Ende akan memberikan bantuan hukum kepada petugas kebersihan.
Ketua komisi III DPRD Ende, Sabri Indra Dewa mengatakan sebelum dialihkan ke outsourcing pemerintah mesti menyelesaikan masalah tunggakan gaji petugas kebersihan.
DPRD Ende menyetujui usulan anggaran itu untuk membayar tunggakan gaji untuk selesaikan persoalan. DPRD Ende juga akan mengawal pembayaran tunggakan itu agar tidak dipersoalkan lagi.
“DPRD Ende setuju anggaran itu untuk klirkan persoalan. Segera bayar dan kami tidak mau dengar lagi ribut soal ini,” kata Sabri.*
Penulis: Willy Aran/Editor: Anton Harus
