BAJAWA, FLORESPOS.net-Bupati Ngada Andreas Paru di ruang kerjanya, Selasa (6/6/2023) menjelaskan tentang perjalanan dinasnya ke Jakarta pekan lalu, tepatnya tanggal 29 hingga 31 Mei 2023.
Menurut Bupati Andreas, saat ini dalam upaya percepatan pembangunan Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun potensi yang dimiliki oleh kabupaten perlu ada kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.
Berangkat dari hal itu dengan pertimbangan adanya beberapa persoalan dan kendala-kendala fiskal daerah yang mengalami keterbatasan dan daerah membutuhkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka banyak hal yang perlu dikoordinasikan bahkan membutuhkan bantuan pemerintah pusat melalui dana APBN.
Bupati Andreas melakukan kegiatan selama 3 hari terakhir di bulan Mei 2023 yang merupakan kegiatan lanjutan yang pernah dilakukan di Tahun 2022, yaitu mendatangi Kementerian terkait untuk melakukan koordinasi, membicarakan tentang ruang agar mendapatkan bantuan.
Selain mengikuti undangan dari Lascarcoko, sebuah lembaga dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang coklat dan kopi, pihaknya mengawali kegiatan dengan mendatangi gedung DPR RI secara khusus di Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dirinya bertemu Wakil Ketua Komisi IX, Melkiades Laka Lena yang juga selain anggota DPR RI juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTT.
Pihaknya menyampaikan tentang lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di Late yang dalam tahap pertama Tahun 2022 telah dibangun melalui dana pinjaman daerah sebesar Rp 24 miliar lebih yang fisiknya hampir rampung.
Menurut Bupati Andreas yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ngada, upaya ini dilakukan agar pada tahun 2024 dapat dilanjutkan dengan menggunakan dana APBN mengingat pembangunan RSUD Bajawa di Late membutuhkan anggaran yang besar yang mana totalnya bisa mencapai Rp250 miliar di atas lahan kurang lebih 10 hektar dengan jumlah bangunan hampir 24 unit yang ada di atas lahan dan saat ini telah dibangun 5 unit.
“Syukur kepada Tuhan upaya ini direspons oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut,” ungkapnya.
Dijelaskan, Gedung RSUD Bajawa di Late, Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp24.167.318.813, kini progesnya di atas 95 persen.
Selanjutnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi yang tinggi dimana di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah sebagai akibat dari berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU).
Namun Pemerintah Kabupaten Ngada di bawah kepemimpinannya tetap memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat dengan berupaya melakukan pinjaman daerah guna membangun Gedung Pelayanan RSUD Bajawa di Late.
Selaku kader Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan mendukung penuh pembangunan RSUD Bajawa di Late.
Melki Laka Lena langsung menelpon Dokter Aswan Usman, M.Kes., selaku Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan perhatian serius pada Usulan/Proposal Pengembangan Tahap II RSUD Bajawa di Late yang diajukan agar masuk dalam prioritas pembiayaan pusat (APBN) pada tahun anggaran 2024.
Dokter Aswan Usman menyatakan kesiapan dan meminta Pemerintah Kabupaten Ngada untuk menyerahkan Proposal Pengembangan Tahap II RSUD Bajawa di Late.
Untuk mengawal proses selanjutnya, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Ngada, Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan RI dan Bappenas RI.
Selain membicarakan pembangunan gedung RSUD Bajawa di Late, pihaknya juga meminta dukungan Emanuel Melkiades Laka Lena atas usulan/proposal pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Terintegrasi di Ngada.
Untuk memperjuangkan pembangunan BLK Terintegrasi di Kabupaten Ngada, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melakukan langkah-langkah seperti pertemuan dengan Budi Hartawan selaku Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada 23 April 2021 dan 20 Februari 2023.
Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengirim surat dengan dilampiri foto copy sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngada kepada Menteri Ketenagakerjaan .
Dirinya juga bertemu Melchias Marcus Mekeng, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan dan Perbankan.
Respons baik dari anggota DPR RI juga dari Fraksi Golkar itu yang langsung pula berkomunikasi dengan Bappenas.
Tanggal 30 Mei 2023 menuju Bappenas menyerahkan dokumen dan menyampaikan berbagai informasi juga pada hari yang sama menuju Kementerian Kesehatan untuk menyerahkan dokumen yang sama.*
Penullis : Wim de Rozari / Editor: Anton Harus
