LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pemerintah Pusat (Pempus) terkesan seperti memberikan uang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) NTT terkait carring capacity (daya dukung lingkungan) di Taman Nasional Komodo (TNK).
Demikian Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Mabar, Stefanus Jemsifori, menanggapi Florespos.net, baru-baru ini di Labuan Bajo.
Ia dimintai tanggapan terkait wacana penerapan aturan carryng capacity (CC) oleh Pempus yang membatasi kunjungan di TNK dengan kuota maksimal 1000 pengunjung per hari.
TNK secara administrasi yakni bagian dari Mabar. Namun kewenangan pengelolaannya (TNK) ada di tangan Pempus.
Jemsifori berpandangan, bila caring capacity diberlakukan di TNK akan menguntungkan Mabar. Karena bisa memicu daya dorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal Manggarai Barat.
Itu berarti boleh dibilang sama seperti Pempus sedang memberi uang kepda Pemkab Mabar demi peningkatan ekonomi lokal Manggarai Barat, ujar Jemsifori.
Dengan adanya pembatasan kunjungan, ungkap Jemsifori, justru menjadi banyak opsi/ pilihan tawaran kunjungan wisatawan di Mabar. Hal itu semacam “memaksa” turis mendatangi tempat-tempat wisata lain di Mabar di luar TNK. Mau tak mau.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda), dalam hal ini Pemkab Mabar, menjemput aturan CC di TNK. Harus ada persiapan Pemkab terkait itu. Perbanyakan tempat wisata di luar TNK. Maksimalkan dan optimalkan semuanya.
Di Mabar destinasi wisata spektakuler di luar TNK amat banyak, antara lain desa-desa wisata. Desa wisata di kabupaten super prioritas di ujung barat Flores itu ada 7, antara lain Warloka.
Selain itu, di Mabar juga kaya spot wisata alam yang luar biasa indah dan unik yang berada di luar TNK dan di luar desa wisata. Di antaranya Pulau Kelor, Pantai Menjaga, Gua Rangko, dan Pulau Longos. Di pulau ini (Longos) juga ada habitat asli hewan purba Komodo.
“Kita pantau terus tempat-tempat itu,” ujar Jemsifori yang juga eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Mabar tersebut.
Lanjutnya, di media sosial belakangan ramai wacana carryng capacity TNK. Dan sepertinya banyak tidak setuju.
Namun dia justru mengambil sisi positif carryng capacity TNK itu.
Dan Pemda Mabar semestinya menyambut baik kebijakan Pempus tentang pembatasan kunjungan TNK. Karena akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi lokal Manggarai Barat kelak.
“Saya melihat sisi positifnya carryng capacity. Kalau boleh saya bilang Pemerintah Pusat sedang memberi uang kepda Pemerintah Daerah, Pemkab Mabar,” ujar Jemsifori.
“Ke depannya Pemda Mabar mesti menata semua DTW (Daerah Tujuan Wisata) di daerah itu yang di luar TNK, yakni desa wisata dan lainnya, maksimalkan,” sambungnya.
Ditambahkan, Pemkab/Dinas Parekraf Mabar sudah beri ruang guna mesejajarkn mitra pemerintah, yakni pelaku pariwisata. Bahwa pelaku pariwisata dan pemerintah harus berjalan bersama untuk menjaga citra pariwisata demi kemajuan pariwisata.
Pemerintah juga sudah mewujudkannya, antara lain memberikan 1 gedung untuk dijadikan sekretariat bersama 16 asosiasi pariwisata yang ada di Manggarai Barat.
“Itu semua semata-mata kami berpikir untuk sinergi dan untuk kolaborasi lebih baik,” ujar Jemsifori.
Jemsifori juga mengakui peran media karena dapat membantu memberikan informasi akurat kepada calon wisatawan yang datang ke Mabar. Jika informasinya tidak akurat, berbahaya, katanya. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
