ENDE, FLORESPOS.net-Sebanyak enam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah beroperasi.
Enam KDMP tersebut beroperasi dengan inisiatif sendiri menggunakan gedung atau bangunan aset dari pemerintah desa serta modal dari simpanan anggota.
“Sudah ada 6 Koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi dengan inisiatif sendiri meskipun belum memiliki gedung atau bukan menjadi bagian dari rencana pembangunan gerai oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Enam koperasi ini menggunakan gedung aset desa jadi gerai usaha,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ende, Valentinus Majurutu kepada Florespos.net di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026) siang.
Valen mengatakan enam KDMP tersebut yaitu KDMP Wolotopo, KDMP Nila, KDMP Lisepu’u, KDMP Aejeti, KDMP Ria Raja dan KDMP Ndetundora 3.
Enam koperasi tersebut, kata Valen menjalankan usaha dengan skema simpan pinjam serta penjualan sembako dengan modal dari anggota atau belum mengajukan pinjaman tambahan modal ke lembaga perbankan.
“Untuk Wolotopo dan Nila usaha yang dijalankan sembako dan simpan pinjam. Mereka masih menggunakan modal dari anggota, gerai yang digunakan adalah bangunan atau gedung aset desa,” kata Valen.
Sedangkan empat KDMP lainnya, kata Valen, skema usaha sama, sembako dan simpan pinjam tetapi tidak ada gerai usaha.
“Mereka menjalankan kegiatan koperasi di salah satu ruangan di kantor desa. Sembako tidak dijual per hari namun sistem yang dijalankan adalah mendata kebutuhan warga lalu kerja sama dengan distributor. Pihak distributor akan drop barang sesuai kebutuhan. Kegiatan ini paling cepat seminggu sekali”, katanya.
101 KDMP Sudah Usulkan Bangunan
Kadis Valen mengatakan sebanyak 101 desa dan kelurahan sudah mengusulkan pembangunan gedung atau gerai namun yang disetujui sebanyak 62.
Dari 62 yang disetujui sebanyak sembilan yang sudah dijawab dan sedang dalam proses pembangunan gerai oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
“Sembilan yang sedang dibangun itu ada di Raterua, Welamosa, Nabe, Fataatu, Mboubenga, Tendabepa, Jamokeasa, Mukusaki dan Mbugena. Proses pembangunan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara diawasi oleh TNI,” kata Valen.
Menurut Valen, banyak desa belum mengusulkan pembangunan dengan anggaran dari APBN karena belum ada lahan. Jika lahan sudah disiapkan maka bisa mengusulkan pembangunan gedung atau gerai.
“Soal gedung atau gerai akan dibangun oleh PT Agrinas berdasarkan Inpres 17 tahun 2025 dengan anggaran dari APBN tapi harus ada lahan dan bebas tanpa ganti rugi. Total koperasi ada 278, baru diusulkan 101 karena desa dan kelurahan lain masih kesulitan lahan,” katanya.
Modal Operasional
Kadis Valen mengatakan pada awal usaha seluruh KDMP akan menggunakan uang dari simpanan anggota sebagai modal. Setelah berjalan KDMP dapat mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan dengan melengkapi berbagai persyaratan.
“Karena ini prinsip koperasi dari, oleh dan untuk anggota maka kita mendorong menggunakan modal usaha dari simpanan anggota dulu. Setelah berjalan baru KDMP
meyakinkan pihak bank untuk memberikan modal pinjaman. Dengan kata lain mereka bergerak dulu, punya rencana bisnis dan prospek bagus baru bisa ajukan pinjaman,” katanya.
Terkait dengan enam KDMP yang sudah beroperasi, kata Valentinus pihaknya sudah melakukan pendekatan ke pihak perbankan untuk membantu memberikan pinjaman namun hingga saat ini pihak perbankan masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
Kata Valen, di tahun 2026, pemerintah mendorong dan berharap sekitar 50% KDMP bisa beroperasi. Namun target tersebut bisa tercapai tergantung kesiapan pada semua aspek yaitu pengurus, anggota, gerai dan modal untuk menjalankan usaha.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
