MAUMERE, FLORESPOS.net-Isteri tersangka pencabutan plang dan pembakaran papan nama PT. Krisrama di lahan HGU Nangahale bersama puluhan warga mendatangi Kejaksaan Negeri Sikka, Polres Sikka dan Kantor Bupati Sikka.
Mereka memohon agar suami mereka yang sedang menjalani persidangan kasus ini dan ditahan di Rutan Maumere agar bisa dibebaskan dari tuntutan hukum yang menjerat mereka.
“Mereka yang datang berunjuk rasa ke Polres dan Kantor Bupati Sikka hari ini merupakan isteri dari para tersangka dan keluarga mereka,” sebut Muhammad Yusuf Lewor Goban, Senin (10/3/2025).
Yusuf mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa isteri-isteri dari para tersangka yang dituntut karena mencabut plang atau papan nama milik PT. Krisrama mengalami kesulitan hidup.
Ia menyebutkan, mereka meminta kepada pemerintah agar bisa berjuang supaya para suami mereka kalau bisa dibebaskan dari tahanan atau hukumannya diringankan.
Menurutnya, masyarakat menilai karena ada provokasi pihak LSM sehingga mengakibatkan 8 warga terpaksa berurusan dengan hukum.
“Isteri-isteri mereka mengalami kesulitan hidup dan siapa yang bertanggungjawab atas kehidupan isteri dan anak mereka,” ungkapnya.
Yusuf menyebutkan, pihak LSM sudah menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan tanpa ada biaya namun dalam perjalanan selama 26 tahun berjuang tanpa ada hasilnya.
Selain itu kata dia, di setiap pertemuan ada dorongan dari LSM agar masyarakat melakukan berbagai hal sehingga masyarakat juga mengikutinya.
Ia menegaskan, demo yang dilakukan ini adalah kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan ke publik dan murni tanpa ada dorongan dari siapapun.
“Di luar dari lahan HGU milik PT.Krisrama akan dilakukan redistribusi sesuai aturan dari Presiden Nomor 80 tahun 2014 tentang Refroma Agraria dan banyak masyarakat yang mendaftar,” terangnya.
Yansen warga Desa Likonggete menyampaikan bahwa tuntutan warga agar saudara Antonius Yohanis Bala ditangkap karena dirinya memerintahkan langsung saat proses pencabutan patok tanggal 21 Desember 2023.
Ia menerangkan, saat itu dirinya bertanya atas dasar apa dirinya memerintahkan kepada kami mencabut patok sebab PT. Krisrama sudah mengantongi sertifikat secara sah yang diberikan oleh BPN sesuai pengumuman di gereja.
“Dia katakan tidak ada tanah HGU atau tanah negara sebab yang ada adalah tanah ulayat sehingga kami percaya dan turun untuk melakukan pencabutan pilar,” ungkapnya.
Yansen juga menambahkan, tanggal 29 Juli tahun 2024 saat penanaman plang PT. Krisrama pun pihaknya mencabutnya sehingga 8 orang yang melakukan pencabutan akhirnya ditangkap.
Dia juga mengakui ikut dalam aksi tersebut namun tidak ikut mencabut plang papan nama dan hanya melihat atau menyaksikan saja aksi pencabutan dan pembakaran papan nama tersebut.
Dirinya menerangkan sejak dahulu tidak diberitahukan oleh nenek moyangnya bahwa di lokasi tanah HGU Nangahela merupakan tanah ulayat nenek moyang mereka.
“Kami sejak 1996 berjuang dan meminta kepada pemerintah dan pihak gereja agar tanah-tanah yang kosong diberikan kepada masyarakat untuk berkebun dan membangun rumah,” terangnya.
Yansen menegaskan, sebagian masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah sehingga pihaknya berjuang agar tanah-tanah yang kosong diberikan kepada mereka.
“Kami berjuang puluhan tahun namun tidak ada hasil sehingga kami merasa ditipu dengan mengatakan itu tanah nenek moyang kami,” sesalnya.
Saat ini kata Yansen, ada 73 orang asal Desa Likonggete yang ikut mendaftarkan diri saat dilakukan pencatatan nama untuk program redistribusi tanah lahan HGU Nangahale.
Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi mengakui isteri dari para tersangka datang mengadukan suami mereka yang sedang ditahan dan menjadi tersangka kasus pencabutan plang papan nama PT. Krisrama.
Simon menambahkan, mereka meminta tolong agar pemerintah bisa membantu agar suami mereka bisa dibebaskan dan mereka ingin menemui sadara John Bala namun tidak pernah ketemu.
“Saya juga setelah mereka menyampaikan maksudnya saya jelaskan pemerintah mengikuti proses hukumnya dan tidak bisa intervensi terlalu jauh,” ujarnya.
Simon menerangkan, dari 8 tersangka sebanyak 4 tersangka sudah beristeri dan 4 lainnya belum menikah dan mereka yang suaminya ditahan hidupnya terlantar.
Ia mengakui akan mengunjungi keluarga mereka dengan melihat terlebih dahulu kondisinya dan nanti bagaimana apakah ada bantuan dari pemerintah atau tidak hal itu setelah kunjungan dilakukan. *
Penulis : Ebed de Rosary (Kontributor)
Editor : Wentho Eliando
