MBAY, FLORESPOS.net-Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, sebuah lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, menitipkan sejumlah pesan penting untuk Penjabat Bupati Nagekeo, NTT.
Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia yang juga Ketua Tim Lobi dan Advokasi Zero Human Trafficking Network kepada Florespos.net, Jumat (22/12/2023) mengatakan, Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi katong human trafficking.
Dia menyebut sejumlah fakta Nagekeo bisa menjadi kantong Human Trafficking.
Kata Gabriel Goa, hingga saat ini Nagekeo belum mempunyai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai implementasi dari Perpres No.49 tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang Ketua Hariannya di Pusat adalah Kapolri dan Provinsi adalah Kapolda serta di Kabupaten/Kota adalah Kapolres/Kapolresta.
Fakta lainnya, kata Gabriel Goa, adalah Pemkab Nagekeo belum merealisasikan amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran asal Nagekeo, baik dalam skema AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) maupun dalam skema AKAN (Angkatan Kerja Antar Daerah);
Dan membangun LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) Pekerja Migran Indonesia untuk mengurus CPMI asal Nagekeo yakni Administrasi Kependudukan (Dispenduk), keterangan kerja, dan job order (Disnakertrans), paspor dan visa kerja (Imigrasi);
Lalu, keterangan kelakuan baik (Polri), brekam medis (Rumah Sakit), kontrak kerja (P3MI yakni Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar resmi di Kemnaker), jaminan sosial dan kesehatan (BPJS), KUR (BRI, BNI, Bank NTT), keterangan dan pembekalan akhir serta Bank Data (BP2MI yakni Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
Karena itu, pertama, PADMA Indonesia mendesak Penjabat Bupati Nagekeo yang baru segera menerbitkan Perbup tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, membangun BLK PMI dan LTSA PMI.
Kedua, mendesak Penjabat Bupati Nagekeo yang baru segera bekerjasama dengan semua stakeholder seperti Polres, Tokoh Agama, Penggiat Anti Human Trafficking dan Pers untuk melakukan GEMA HATI MIA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman) mulai dari Desa sekaligus menerbitkan PerDes Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman.
Ketiga, mengajak Solidaritas Jaringan Zero Human Trafficking Network bekerjasama Pers mengawal ketat proses penegakan hukum TPPO di Nagekeo mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim. *
Penulis: Arkadius Togo I Editor: Wentho Eliando
