LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) batal ditetapkan, karena terlambat asisten ke Pemprov NTT di Kupang.
Sehubungan dengan ini, Pemkab Mabar tidak tinggal diam. Pemkab akan “mengadu”/membawah, memperjuangkannya ke Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Mabar, Martinus Mitar dalam sambutan sidang paripurna ke 32 di ruang rapat utama DPRD Mabar di Labuan Bajo, Jumat (27/10/2023). Agenda sidang yakni penutupan masa sidang dua DPRD MabarTahun sidang 2023.
Masih Mitar, peristiwa hari iini tidak lazim, karena biasanya paripurna penutupan masa sidang dua selalu diakhiri penetapan Perda APBD Perubahan.
“Tapi kali ini tidak. Jajaran pemerintah Mabar yang hadir juga terkesan tidak banyak sebagaimana sebelum-sebelumnya,” katanya.
Wakil Bupati (Wabup) Mabar, Yulianus Weng, pada kempatan syang ama mmenambah Pemkab Mabar akan segera berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov NTT terkait ini.
“Hal ini terkait kemiskinan ekstrim dan hal-hal penting /urgen ainnya. Dan asehubungan dengan ini kan diterbitkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah),” katanya.
Diberitakan media ini sebelumnya, Perda APBD Perubahan Mabar 2023 dikabarkan batal ditetapkan. *
Penulis: Andre Durung / Editor: Wentho Eliando
